Bedasarkan data 2021 yang dilaporkan, KPK telah menyelamatkan uang negara sebanyak Rp 46,5 triliun dan mengembalikan uang negara Rp 2,6 triliun dari penangkapan kasus korupsi.
Sekitar 139 tersangka pada tahun 2021 telah diusut, 119 penyelidikan, 109 penyidikan, 88 penuntutan, 85 kasus ikrah, 89 eksekusi.
Melihat dari data tersebut tentu berpotensi pada tahun 2022 yang belum terlaporkan lebih besar. Sebab, kasus korupsi seperti air yang mengalir ke tempat lebih rendah, tidak berhenti jika tidak diputus mata rantainya.
Penulis menilai demikian bukan karena putus asa akibat menjamurnya praktik korupsi yang mengakar dan sulit disikat habis oleh KPK. Namun juga hal ini seakan sudah menjadi budaya baik dari kalangan bawah kelas pemerintahan, bahkan yang menjadi wakil rakyat di anggota dewan.
Sebagaimana sederhana masyarakat yang ingin membuat surat keterangan di wilayah RT, RW, ataupun tingkat kelurahan, tentu masyarakat merasakan adanya iuran atau pembayaran yang sebenarnya bukan menjadi kewajiban.
Kalau tidak percaya, boleh tengok dan resapi sendiri bagaimana praktik korupsi sudah mengakar dalam kehidupan sehari-hari.
Penulis sulit membayangkan bagaimana praktik tersebut dilaksanakan oleh para wakil rakyat ataupun pekerja pemerintahan.
Penulis membaca Buku "Paradoks Indonesia dan Solusinya" terenyuh oleh kasus robohnya jembatan Kutai Negara tahun 2011 yang tidak ada gempa namun disinyalir biaya pembangunan tersebut dikorupsi.
Bayangkan jika itu menelan korban jiwa, masyarakat yang menggunakan itu dalam keadaan bahaya. Padahal, anggaran tersebut sudah terkumpul juga dari rakyat.
Penulis membayangkan jika, praktik seperti ini tidak hanya terjadi pada 1-2 kasus, namun justru 80 persen dari proyek untuk rakyat.