Kurikulum Merdeka telah menjadi topik yang hangat diperbincangkan di kalangan pendidikan, termasuk di sekolah-sekolah dasar. Kurikulum ini bertujuan memberikan kebebasan bagi guru dalam merancang pembelajaran yang lebih kontekstual dan sesuai kebutuhan siswa.
Namun, di balik peluang tersebut, ada tantangan-tantangan yang muncul dalam pelaksanaannya, terutama bagi guru PAI.
Problematika
Di era Kurikulum Merdeka, tanggung jawab guru PAI semakin luas. Tidak hanya mengajarkan materi keagamaan seperti pembelajaran Al-Qur'an, fiqh, atau akhlak, guru juga harus terlibat dalam Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5).
P5 mengharuskan guru mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila melalui proyek-proyek kolaboratif, yang menambah beban kerja. Pembelajaran yang berprinsip pada pendekatan tematik dan berbasis proyek juga memerlukan perencanaan yang matang.
Dalam prakteknya, hal ini sering kali menuntut lebih banyak waktu dan energi, yang terkadang membuat guru PAI kesulitan menyeimbangkan antara tugas-tugas administratif dan tanggung jawab utamanya mengajarkan agama.
Dalam beberapa waktu, beban dan tanggung jawab ini dapat mempengaruhi pelaksanaan tugas utama guru PAI. Dengan tuntutan untuk melaksanakan P5, menyusun modul ajar, serta mengikuti pelatihan-pelatihan terkait implementasi Kurikulum Merdeka, guru PAI kerap kali merasa terbebani.
Waktu yang seharusnya dapat dialokasikan untuk pembelajaran Al-Qur'an, praktik ibadah, atau diskusi mendalam tentang ajaran agama, terkadang harus dikorbankan demi memenuhi kewajiban kurikulum.
Akibatnya, pencapaian tujuan pembelajaran agama sering terhambat, terutama dalam hal menanamkan kebiasaan ibadah pada siswa, seperti shalat berjamaah atau membaca Al-Qur'an dengan tartil.
Masalah ini semakin terasa ketika kita melihat bahwa pendidikan agama, terutama di sekolah dasar, memiliki peran penting dalam membentuk karakter siswa.