Saya adalah seorang Aktivis Pelaut sejak tahun 2013. Saat ini aktif sebagai Pengurus sebuah organisasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh "Awak Kapal".
Selain aktif sebagai seorang aktivis, saya juga mempunyai hobi menulis. Media yang saya gunakan untuk wadah menulis, salah satunya di Kompasiana.
Selain di Kompasiana, saya juga memiliki blog (gratisan), he he he... yang penting hasrat menulis tersalurkan.
Sejak 2013, tulisan-tulisan saya berfokus pada persoalan kepelautan. Baik itu soal regulasinya, hingga soal kasusnya.
Saya juga sempat menjadi kontributor di beberapa media online seperti buruhonline, koranburuh, dan sampai detik ini masih aktif menulis di liputanbmi untuk mengisi artikel-artikel soal kepelautan.
Sebagai seorang jurnalis "amatiran", tulisan-tulisan yang saya tulis sedikit banyaknya tentang aktivitas saya dan teman-teman sebagai aktivis di serikat pekerja, misalnya ketika saya sedang mengadvokasi sebuah kasus pekerja, tentunya apa yang ditulis ya sesuai dengan fakta dan data yang ada.
Nah, seiring berjalan kasus yang ditulis di media tersebut bergulir, sampai pada akhirnya kasus dimaksud selesai, tidak sedikit pihak lawan kemudian komplain terhadap pemberitaan yang ditulis itu dan meminta agar pemberitaan tersebut bisa dihapus.
Lalu, apa yang harusnya dilakukan terhadap fenomena di atas?
Jika menurut hemat saya sih, penghapusan berita yang sudah terbit kurang bagus bagi citra media tersebut dan yang sering saya lakukan adalah menyarankan kepada pihak lawan (yang telah menyelesaikan kasus itu) agar membuat konsep tulisan pemberitaan sebagai bentuk hak koreksi dan/atau hak jawab sebagaimana ketentuan yang telah diatur dalam UU Pers.
Kesimpulan penulis, kita harus bisa saling menghargai satu sama lain. Ada baiknya jika menulis pemberitaan soal kasus yang sedang ditangani dan apabila sudah diselesaikan, baiknya juga dibuat berita penyelesaian yang dimuat di dalam media tersebut.
Demikian tulisan ini, semoga bermanfaat.