Perppu Cipta Kerja yang baru saja diterbitkan menuai kontorversi. Pasal yang paling banyak mendapat sorotan adalah pasal tentang aturan jam kerja yang mana para pekerja hanya diberikan hak libur dan cuti lebih sedikit.
Tentu saja pasal tersebut mendapat kritik keras sebab memicu ekploitasi tenaga kerja.
Bila menengok kembali ke masa lalu, maka kondisi sekarang ini hampir mirip dengan kondisi pekerja pribumi ketika memasuki babak baru penjajahan Belanda.
Ketika Kaum Liberal menang suara dalam parlemen Belanda, maka Pemerintah Belanda merestui keinginan para kaum liberal untuk membuat kebijakan baru di tanah jajahan.
Para kaum liberal itu pun memberikan sentuhan humanis dalam kebijakan baru tersebut.
Tanam paksa dihapus diganti menjadi Politik Pintu Terbuka. Kebijakan ini memungkinkan pengusaha , dari negeri Barat, menanamkan modal di Hindia-Belanda.
Setidaknya kebijakan ini lebih manusiawi, menurut mereka, dari kebijakan sebelumnya.
Sebabnya, Pemerintah Belanda dilarang mengambil untung dari tanah jajahan seperti yang tercantum dalam Undang-undang Perbendaharaan (Comptabiliteits Wets).
Para pengusaha itu dapat menyewa lahan penduduk pribumi dalam jangka waktu tertentu.
Akibatnya, orang-orang Eropa banyak yang berdatangan ke Indonesia untuk menanamkan modalnya
Para pengusaha itu kebanyakan membuka perkebunan karena melihat potensi sumber daya alam Hindia-Belanda yang akan memberikan keuntungan.