Swasembada beras selalu menjadi prioritas dalam kebijakan pangan di banyak negara, termasuk Indonesia. Swasembada beras mengacu pada kemampuan suatu negara untuk memproduksi beras yang cukup dalam rangka memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakatnya tanpa harus mengimpor dengan jumlah besar. Akan tetapi, konsep ini dinilai belum cukup dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada kenyataannya. Kebijakan pangan swasembada beras tidak boleh hanya dikaitkan dengan aspek produksi saja, tetapi perlu mencakup kualitas dan kesejahteraan serta keberlanjutan pertanian.
Amartya Sen adalah seorang pemikir ekonomi yang terkenal dengan konsep "kebebasan berkehendak" (capability approach) dalam menganalisis kesejahteraan manusia. Baginya, kemiskinan dan ketidaksetaraan bukan hanya tentang ketidaktersediaan sumber daya, tetapi juga tentang kesempatan yang dihadapi individu untuk mengembangkan potensi mereka. Pemikiran Sen menyoroti pentingnya aspek-aspek sosial, ekonomi, dan politik yang sering kali terabaikan dalam isu-isu mengenai swasembada beras.
Menurut Amartya Sen, swasembada beras harus dilihat sebagai salah satu komponen kesejahteraan masyarakat. Swasembada beras seharusnya bukan hanya tentang produksi beras dalam jumlah besar, tetapi juga tentang memastikan akses terhadap makanan bergizi bisa dijangkau oleh setiap warga negara. Artinya, kebijakan swasembada beras harus mencakup upaya untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap makanan dengan nilai gizi tinggi.
Pemikiran Sen menyoroti pentingnya nutrisi dalam mendukung kesejahteraan masyarakat dengan menekankan konsep distribusi yang adil, sehingga bisa menuntaskan masalah kelaparan dan kekurangan gizi. Produksi beras yang melimpah akan menjadi sia-sia bila masyarakat tidak dapat mengaksesnya secara merata. Maka dari itu, pemerintah harus memastikan bahwa manfaat swasembada beras dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat, termasuk petani kecil dan masyarakat pedesaan.
Amartya Sen juga menganggap kebebasan ekonomi sebagai salah satu aspek penting dalam peningkatan kesejahteraan. Pemerintah harus memastikan bahwa beras yang diproduksi dan dijual di pasaran telah memenuhi standar kualitas yang tinggi dan aman untuk dikonsumsi. Ini melibatkan pengawasan mutu pangan dan pengaturan keamanan pangan. Diperlukan perhatian pemerintah untuk mendorong pertanian yang berkelanjutan dan ramah lingkungan, serta memastikan bahwa produksi beras tidak hanya memenuhi kebutuhan saat ini tetapi juga kebutuhan generasi mendatang.
Kesimpulannya, menurut perspektif pemikiran Amartya Sen, kebijakan swasembada beras haruslah lebih dari sekadar pencapaian target produksi. Dalam pandangan Amartya Sen, peran pemerintah tidak hanya terbatas pada peningkatan produksi beras, tetapi juga harus menciptakan lingkungan di mana akses yang adil terhadap beras, penghapusan kelaparan, dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan menjadi fokus utamanya. Hal ini harus mencakup pemikiran tentang akses masyarakat terhadap makanan bergizi, distribusi yang adil, kebebasan ekonomi untuk mengatasi masalah kelaparan. Swasembada beras yang berhasil adalah yang menghasilkan kesejahteraan nyata bagi seluruh masyarakat, bukan hanya bagi sebagian kecil. Oleh karena itu, kebijakan pemerintah harus mempertimbangkan aspek-aspek ini dalam upaya mencapai swasembada beras yang berkelanjutan dan berdaya guna.
