Keterbatasan Ekonomi Mencekik Niat Bersekolah

Negara Indonesia sangat sadar akan pentingnya pendidikan. Tujuan Pendidikan nasional Indonesia adalah agar manusia Indonesia dari dalam dirinya dapat dibangun seutuhnya dan seluruhnya. 

Pendidikan pada tujuan utama bukanlah demi mencapai jabatan tertentu melainkan melalui pendidikan, seseorang dibekali dengan ilmu dan keterampilan tertentu untuk mampu membangun dirinya sendiri.

Demi pendidikan yang mulia ini, ada sekian banyak sekolah dan kampus yang menjadi media untuk menimba ilmu. Persoalan sekarang justeru ada pada pendapatan ekonomi. Mahalnya biaya pendidikan yang harus dibayar mengondisikan beberapa pihak tidak dapat menempuh pendidikan formal sebagaimana yang dikehendaki. Pendapatan ekonomi yang terbatas pun pada akhirnya turut membatasi niat anak-anak yang mau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. 

Tuntutan ekonomi yang tinggi pun pada satu sisi turut menyebabkan meningkatnya frekuensi putus sekolah. Keadaan ekonomi yang terbatas berhadapan dengan gencarnya komersialisasi pendidikan, di satu sisi menimbulkan beban psikologis yang tidak sedikit pengaruhnya. Kualitas sebagian anak-anak bangsa pun kemudian terendam dalam keinginan yang tak pernah terealisasi. 

Pertanyaan, jika Negara ini menginginkan supaya generasi muda teruji kualitasnya, maka apakah kondisi seperti harus terus dibiarkan sambil berlalu dengan alasan keterbatasan APBN dan APBD, sementara korupsi miliaran rupiah terus gencar dilakukan. 

Fenomen ini memang miris. Fenomen ini ada tetapi tidak dapat diterima begitu saja dengan alasan bahwa hukum akan diberlakukan bagi mereka. 

Sebagai catatan kritis, jika negara ini berkembang salah satu hal yang mesti diperhatikan secara serius adalah kembali menghayati tujuan pembangunan manusia nasioanal Indonesia yakni membangun manusia Indonesia secara seutuhnya dan seluruhnya. Seutuhnya berarti segala aspek yang menjadi ruang untuk manusia mengasah dan mengasuh potensinya, mesti diperhatikan secara serius dan bertahap. Seluruhnya berarti segala kebijakan yang dikakukan demi membangu manusia Indonesia mesti secara bertahap dan adil, menjangkau seluruh daerah yang tertinggal, terpelosok, terdalam dan terpinggirkan.