Sikap konsisten Demokrat yang tetap menolak hak angket KPK mendapat apresiasi dari masyarakat. Sikap partai besutan SBY tersebut dianggap mewakili suara masyarakat yang tidak ingin KPK dilemahkan saat sedang mengusut kasus mega korupsi E-KTP.
Sejak wacana pansus hak angket digulirkan, Demokrat memang telah menyatakan penolakan. Meski beberapa partai yang awalnya menolak hak angket namun setelah itu ikut-ikutan, Demokrat tetap konsisten pada pendiriannya tidak ingin KPK dilemahkan.
Sikap yang dianggap Demokrat tersebut dinilai sangat tepat, karena hak angket digulirkan disaat KPK tengah getol-getolnya mengungkap kasus yang melibatkan banyak nama kondang, termasuk Ketua DPR RI, Menteri, Gubernur dan anggota DPR RI lainnya.
Jika memang ingin mengoreksi KPK, kenapa tidak dilakukan dilain kesempatan. Kenapa dilakukan disaat KPK sedang berani mengusut kasus mega korupsi. Ini yang menjadi pertanyaan publik, dan mungkin ini juga menjadi pertimbangan Demokrat.
Sikap Demokrat ini tentu akan mendapatkan cibiran ataupun sindiran dari lawan politik mereka. Tapi dengan sikap tersebut, Demokrat telah menunjukkan bagaimana mereka bersikap terhadap upaya pemberantasan korupsi.
Tidak mengherankan muncul meme-meme dukungan dari masyarakat terhadap sikap Demokrat. Mulai dari meme ucapan terimakasih kepada Demokrat, hingga sikap hormat kepada SBY sebagai ketua umum.
Memang banyak yang menekan KPK kalau bersih kenapa takut dengan hak angket. Tapi bukan itu persoalannya, kenapa hak angket dilakukan disaat KPK mengusut nama-nama di DPR RI. Pertanyaannya jika DPR bersih kenapa takut diperiksa KPK. Ambil saja sikap seperti Demokrat yang memberikan ruang sebesar-besarnya kepada KPK untuk mengusut kasus tersebut.
Apalagi ada fraksi di DPR RI yang mengancam akan menekan dengan anggaran. Sikap itu tentu menunjukkan betapa takutnya partai di DPR terhadap kasus yang tengah ditanggani KPK.
Inilah fraksi dan anggota pansus hak angket KPK
1. Fraksi PDI-P: Masinton Pasaribu (Dapil DKI Jakarta II), Eddy Kusuma Wijaya (Dapil Banten III), Risa Mariska (Dapil Jawa Barat VI), Adian Yunus Yusak (Jawa Barat V), Arteria Dahlan (Jawa Timur VI), Junimart Girsang (Sumatera Utara III).
2. Fraksi Golkar: Bambang Soesatyo (Jawa Tengah VII), Adies Kadir (Jawa Timur I), Mukhammad Misbakhun (Jawa Timur II), John Kennedy Azis (Sumatera Barat II), Agun Gunanjar (Dapil Jawa Barat X).