Pengertian Singkat dari Transfer ke Daerah

Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) adalah suatu rancangan keuangan pemerintah pusat pada 1 (satu) tahun anggaran. APBN juga dapat dikatakan sebagai wujud pengelolaan keuangan negara. Struktur di dalam APBN diantaranya adalah belanja. Di dalam belanja terdapat belanja Kementerian/Lembaga dan Transfer ke Daerah.

Menurut Undang-Undang No 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (HKPD), Transfer ke Daerah merupakan pos belanja dari APBN yang dialokasikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam rangka implementasi desentralisasi dan mendanai penyelenggaran urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dalam sistem Negara Kesatuan Negara Republik Indonesia.

Penyusunan Kebijakan Transfer ke Daerah berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dalam kurun waktu 5 (lima) tahun dan peraturan undang-undang terkait seperti UU No 1 Tahun 2022 tentang HKPD. Selain itu, Kebijakan Transfer ke Daerah juga selaras dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dalam kurun waktu 1 (satu) tahun. 

Kebijakan Transfer ke Daerah juga dibahas dalam Forum Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah dan kemudian dituangkan dalam Nota Keuangan dan Rancangan APBN untuk tahun anggaran berikutnya.

Transfer ke Daerah juga mengalami beberapa perubahan dan perkembangan mulai dari tahun 2001 hingga sekarang sehubungan dengan dinamika kebijakan hubungan pusat dan daerah. Jenis Transfer ke Daerah dibagi menjadi Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Otonomi Khusus, Dana Istimewa, Dana Desa dan Insentif Fiskal.