Membayar pajak. Dua kata yang sering kali memancing berbagai respons emosional dari masyarakat. Sebagian merasa itu adalah kewajiban yang harus dijalani, sebagian lainnya menganggapnya sebagai beban yang menggerogoti pendapatan. Tak jarang, pajak dipandang sebagai sesuatu yang "diambil" secara sepihak oleh negara tanpa memberikan timbal balik yang jelas. Namun, apakah benar pajak hanyalah kewajiban yang membebani? Atau justru, ia adalah tiang penyangga yang menopang keberlangsungan negara dan masyarakat?
Mari kita menggali lebih dalam tentang apa sebenarnya arti pajak, mengapa membayarnya penting, serta masalah-masalah yang sering muncul dalam praktiknya di Indonesia.
Pajak dan Peranannya bagi Negara
Dalam kehidupan sehari-hari, kita mungkin jarang menyadari bahwa hampir semua fasilitas publik yang kita nikmati bersumber dari pajak. Jalan raya yang kita gunakan, sekolah yang mendidik generasi penerus, rumah sakit yang memberikan pelayanan kesehatan, hingga gaji para aparat keamanan yang menjaga kita dari ancaman---semuanya didanai oleh pajak. Pajak adalah salah satu sumber pendapatan terbesar bagi pemerintah, bahkan dapat dikatakan sebagai urat nadi yang menggerakkan roda negara.
Sejarah menunjukkan bahwa pajak telah ada sejak zaman peradaban kuno. Di Mesir, Tiongkok, hingga Romawi Kuno, pajak dikumpulkan dalam berbagai bentuk, dari hasil panen hingga uang logam. Pada masa itu, pajak digunakan untuk mendanai perang, membangun infrastruktur seperti jalan dan irigasi, serta mempertahankan kekuasaan kerajaan.
Di era modern, konsep pajak berkembang menjadi lebih kompleks. Pajak tidak hanya menjadi sumber pendapatan negara, tetapi juga alat untuk mencapai pemerataan ekonomi dan sosial. Misalnya, melalui pajak progresif, pemerintah dapat mengenakan tarif yang lebih tinggi kepada kelompok berpenghasilan tinggi dan memberikan keringanan kepada kelompok yang kurang mampu. Dengan demikian, pajak menjadi instrumen yang berfungsi untuk mengurangi kesenjangan ekonomi.
Kenapa Pajak Terasa Berat?
Walaupun pajak memiliki peran yang sangat penting, kenyataannya banyak orang yang merasa keberatan untuk membayarnya. Perasaan ini muncul karena beberapa alasan yang mendasar.
Pertama, kurangnya pemahaman tentang manfaat pajak. Banyak masyarakat yang menganggap pajak sebagai uang yang "hilang" begitu saja dari kantong mereka, tanpa mengetahui bahwa uang tersebut kembali kepada mereka dalam bentuk fasilitas publik. Sebuah survei yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2020 menunjukkan bahwa 45% masyarakat Indonesia tidak tahu secara pasti bagaimana pajak mereka digunakan oleh pemerintah.
Kedua, masalah transparansi. Tidak dapat disangkal, kasus-kasus korupsi yang melibatkan pengelolaan pajak menjadi salah satu alasan mengapa kepercayaan masyarakat terhadap institusi perpajakan menurun. Contoh yang paling mencolok adalah kasus Gayus Tambunan pada tahun 2010, di mana seorang pegawai Direktorat Jenderal Pajak mampu mengelola kekayaan miliaran rupiah secara tidak sah. Kasus seperti ini memberikan citra negatif terhadap sistem perpajakan dan membuat masyarakat skeptis.