Ketika pemerintah memutuskan untuk menaikkan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12%, tidak sedikit masyarakat yang bertanya-tanya: apakah ini keputusan yang tepat?Mengingat sulitnya keadaan ekonomi yang saat ini terjadi. Langkah menaikkan tarif PPN tentu saja memiliki tujuan positif, yaitu meningkatkan penerimaan negara untuk menopang berbagai program pembangunan. Namun, dampak dari kebijakan ini terasa berat, terutama bagi kelompok masyarakat menengah ke bawah yang sudah cukup tertekan dengan kenaikan biaya hidup.
Mari kita ulik llebih dalam tentang alasan di balik kebijakan ini, dampaknya bagi masyarakat, dan solusi yang mungkin bisa menjadi alternatif.
Mengapa Tarif PPN Naik?
Sebelum membahas lebih jauh, kamu perlu tahu apa itu Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Secara sederhana, PPN adalah pajak yang dikenakan pada setiap transaksi barang dan jasa di Indonesia. Contohnya, saat kamu membeli makanan di restoran, sebagian dari harga yang kamu bayar adalah PPN.
Selama bertahun-tahun, tarif PPN di Indonesia berada di angka 10%. Namun, pemerintah melalui Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) memutuskan untuk menaikkan tarif tersebut menjadi 11% pada 2022, dan berlanjut menjadi 12% di tahun-tahun mendatang dimulai dari 2025.
Pemerintah mengklaim bahwa kenaikan ini penting untuk meningkatkan penerimaan negara, terutama setelah pandemi COVID-19 yang menguras anggaran. Dana dari pajak tersebut akan digunakan untuk mendanai program kesehatan, pendidikan, hingga pembangunan infrastruktur. Kedengarannya bagus, bukan? Tapi kenyataannya, tidak semudah itu.
Dampak yang Tidak Bisa Diabaikan
Kebijakan menaikkan tarif PPN ini ternyata memiliki konsekuensi yang jauh lebih luas daripada sekadar meningkatkan penerimaan negara. Ada beberapa masalah besar yang perlu kamu perhatikan:
1. Meningkatkan Beban Hidup Masyarakat
Ketika PPN naik, harga barang dan jasa juga akan ikut terkerek. Bayangkan saja, harga kebutuhan pokok seperti makanan, minuman, dan bahkan layanan sehari-hari akan menjadi lebih mahal. Meskipun beberapa barang seperti beras, susu bayi, dan obat-obatan dibebaskan dari PPN, dampak tidak langsungnya tetap terasa.