Lihat ke Halaman Asli

Frans Leonardi

Freelace Writer

Perbaikan Sistem Pendidikan, Tugas Penting di Awal Masa Jabatan Prabowo-Gibran

Diperbarui: 14 Oktober 2024   08:14

Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.

Presiden Joko Widodo bersalaman dengan presiden terpilih Prabowo Subianto di sela Sidang Tahunan MPR di Gedung Parlemen, Jakarta, Jumat (16/8/2024).

Setiap kali seorang presiden baru terpilih, harapan besar selalu ditujukan untuk perubahan dan perbaikan di berbagai sektor. Salah satu sektor paling penting yang membutuhkan perhatian khusus di awal masa jabatan presiden terpilih Prabowo Gibran adalah pendidikan. Karena pendidikan adalah fondasi dasar dari kemajuan bangsa. Kualitas sumber daya manusia suatu negara sangat ditentukan oleh seberapa baik sistem pendidikannya. Namun, realitasnya, sistem pendidikan Indonesia masih menghadapi banyak masalah yang harus segera diselesaikan.

Jika kamu melihat kondisi pendidikan di Indonesia saat ini, banyak tantangan yang masih harus diatasi. Salah satu masalah utama adalah ketimpangan dalam hal akses pendidikan. Meskipun telah banyak upaya pemerintah untuk pemerataan pendidikan, kenyataannya masih banyak anak di pelosok negeri yang kesulitan mengakses pendidikan yang layak. Di beberapa daerah, fasilitas pendidikan sangat terbatas. Tidak jarang, ada sekolah yang bahkan tidak memiliki gedung memadai, guru yang berkualitas, atau buku-buku yang layak. Ketimpangan ini sangat mencolok jika dibandingkan dengan pendidikan di perkotaan, di mana fasilitas jauh lebih lengkap dan akses terhadap pendidikan lebih mudah. Hal ini menciptakan kesenjangan yang dalam antara anak-anak yang bersekolah di perkotaan dan di daerah terpencil.

Pak Prabowo harus bisa menjadikan pemerataan akses pendidikan sebagai prioritas utama di awal masa jabatannya. Pembangunan infrastruktur pendidikan di daerah tertinggal harus menjadi perhatian utama. Program-program pemerintah yang mendukung akses pendidikan harus ditingkatkan, termasuk program bantuan pendidikan, beasiswa, hingga pengadaan fasilitas yang memadai di seluruh pelosok negeri. Jangan sampai ada anak yang kehilangan kesempatan untuk bersekolah hanya karena ia tinggal di daerah yang sulit dijangkau atau karena keluarganya tidak mampu membiayai pendidikan.

Selain masalah akses, kualitas pengajaran juga menjadi perhatian besar dalam sistem pendidikan Indonesia. Hingga kini, banyak guru yang masih belum memiliki kompetensi yang memadai untuk mengajar sesuai dengan tuntutan zaman. Pelatihan dan pengembangan bagi tenaga pengajar sering kali terabaikan, terutama di daerah-daerah yang jauh dari pusat. Banyak guru yang mengeluhkan kurangnya kesempatan untuk mengikuti pelatihan yang relevan dan berkualitas. Padahal, guru adalah kunci dari keberhasilan proses belajar-mengajar. Tanpa guru yang kompeten, mustahil untuk menciptakan generasi yang cerdas dan berdaya saing.

Prabowo Gibran  juga perlu memperkuat program pelatihan bagi para guru. Pelatihan ini harus berkelanjutan dan disesuaikan dengan perkembangan teknologi serta kebutuhan dunia kerja saat ini. Di era globalisasi dan revolusi industri 4.0, peran guru tidak lagi sekadar mentransfer pengetahuan, tetapi juga harus mampu mengajarkan keterampilan berpikir kritis, inovatif, serta adaptif terhadap perubahan teknologi. Pemerintah tentu perlu bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk institusi pendidikan tinggi dan lembaga pelatihan profesional, untuk merancang program pelatihan yang sesuai dengan perkembangan zaman.

Tidak kalah pentingnya adalah pembenahan kurikulum yang ada. Saat ini, kurikulum pendidikan di Indonesia masih cenderung berfokus pada teori daripada praktik. Kurikulum yang ada belum sepenuhnya relevan dengan kebutuhan dunia kerja dan perkembangan teknologi saat ini. Siswa sering kali dibebani dengan materi-materi yang sebenarnya kurang relevan untuk diterapkan dalam kehidupan nyata. Sebaliknya, keterampilan praktis yang sangat dibutuhkan di dunia kerja, seperti keterampilan berpikir kritis, kemampuan berkomunikasi, kerja sama, dan keterampilan digital, sering kali terabaikan.

Sebagai contoh, lulusan sekolah menengah atas (SMA) di Indonesia sering kali kesulitan bersaing di pasar kerja karena keterampilan yang mereka miliki tidak sesuai dengan tuntutan industri. Ini menunjukkan adanya kesenjangan antara dunia pendidikan dan dunia kerja. Oleh karena itu, reformasi kurikulum harus diarahkan pada pengembangan soft skills dan hard skills yang sesuai dengan tuntutan zaman. Siswa tidak hanya perlu diajarkan pengetahuan teoretis, tetapi juga harus dibekali dengan keterampilan yang relevan untuk masa depan.

Salah satu solusi konkret yang bisa diambil adalah memperkuat pendidikan vokasi. Pendidikan vokasi di Indonesia, meskipun sudah ada, masih belum mendapat perhatian yang memadai. Banyak siswa yang memilih jalur pendidikan umum tanpa mempertimbangkan potensi pendidikan vokasi. Padahal, pendidikan vokasi sangat penting untuk mempersiapkan siswa dengan keterampilan praktis yang langsung bisa diterapkan di dunia kerja. Di negara-negara maju seperti Jerman, pendidikan vokasi menjadi salah satu tulang punggung ekonomi negara karena menghasilkan lulusan yang siap kerja dan memiliki keterampilan teknis yang tinggi.

Pemerintah, di bawah kepemimpinan Pak Prabowo Gibran, perlu memperkuat kebijakan yang mendukung pendidikan vokasi. Salah satu caranya adalah dengan membangun kerja sama yang lebih erat antara sekolah vokasi dan industri. Ini akan memastikan bahwa pendidikan vokasi relevan dengan kebutuhan pasar kerja. Selain itu,Pabowo Gibran  juga harus memastikan bahwa lulusan pendidikan vokasi mendapatkan kesempatan yang setara untuk memasuki dunia kerja dan tidak dianggap sebelah mata dibandingkan dengan lulusan perguruan tinggi.

Tidak hanya fokus pada pendidikan dasar dan menengah, pemerintah juga perlu memperhatikan pendidikan tinggi. Meskipun jumlah perguruan tinggi di Indonesia terus bertambah, kualitasnya masih jauh dari standar internasional. Banyak perguruan tinggi yang belum mampu bersaing di kancah global. Peningkatan kualitas pendidikan tinggi juga harus menjadi bagian dari reformasi pendidikan. Pemerintah perlu mendorong perguruan tinggi untuk lebih inovatif dalam pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Universitas harus berfungsi sebagai pusat inovasi dan pengembangan ilmu pengetahuan, bukan hanya sebagai institusi yang mencetak gelar akademis.

Halaman Selanjutnya


BERI NILAI

Bagaimana reaksi Anda tentang artikel ini?

BERI KOMENTAR

Kirim

Konten Terkait


Video Pilihan

Terpopuler

Nilai Tertinggi

Feature Article

Terbaru

Headline