Jaminan kesehatan yang ramah untuk semua orang dan latar belakang, adalah sebuah konsep yang diimpikan oleh banyak negara, dan seharusnya menjadi hak setiap masyarakat tanpa memandang latar belakang sosial dan ekonomi.
Indonesia sendiri upaya untuk mewujudkan jaminan kesehatan yang merata sudah lama dijalankan melalui program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan BPJS Kesehatan.
Namun, apakah benar program ini dapat memberikan jaminan kesehatan untuk semua kalangan? Atau masih banyak kendala yang membuatnya hanya menjadi angan-angan?
Jaminan kesehatan yang merata berarti setiap orang, baik mereka yang tinggal di kota besar maupun di pedesaan terpencil, berhak mendapatkan akses yang sama terhadap layanan kesehatan berkualitas.
Sayangnya, kesenjangan yang terjadi antara daerah perkotaan dan pedesaan masih sangat jelas terlihat. Di kota besar seperti Jakarta, fasilitas kesehatan modern mudah dijangkau, dengan dokter spesialis yang siap melayani.
Sebaliknya, di pelosok-pelosok negeri, akses terhadap layanan kesehatan sering kali terbatas. Fasilitas kesehatan yang memadai masih sangat sulit dijangkau, dan tenaga medis yang kompeten pun jumlahnya sangat minim.
Kesenjangan Akses Kesehatan, Masalah Utama yang Belum Teratasi
Salah satu permasalahan terbesar dalam sistem jaminan kesehatan di Indonesia adalah belum meratabya akses layanan kesehatan itu sendiri.
Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2020, sekitar 14,4% masyarakat di daerah terpencil tidak memiliki akses yang mudah ke fasilitas kesehatan.
Hal ini tentu sangat ironis mengingat salah satu tujuan utama JKN adalah menyediakan layanan kesehatan yang merata bagi seluruh penduduk Indonesia, tanpa memandang lokasi.