Modus operandi Lanyalla dan kelompoknya makin jelas tercium:
1. Memaksakan IPL hanya diikuti 18 klub ex ISL dengan tujuan agar bisa menyetir kebijakan PSSI. Jika PSSI nggak mau ikut, maka mereka akan mogok ramai-ramai.
2. Kalau sudah bisa menyetir PSSI, maka mereka akan memaksakan PSSI untuk memaksa pemerintah mencabut kebijakan non-APBD. tentu dengan berbagai alasan: belum siap, dunia lagi menghadapi krisis, dll. PSSI pasti akan mengikuti kemauan mereka, karena kalau tidak, mau dibawa kemana masa depan Indonesia. Pemerintah pun tidak akan bisa bikin apa-apa, karena kerusuhan sosial bisa saja terjadi.
3. Dengan memaksakan PT. LI tetap sebagai penyelenggara kompetisi, mereka berharap utang-utang yang selama ini ada pada PT. LI ditanggung oleh pengurus yang baru. Masalah pertanggungjawan juga, bisa diatur-atur, karena mereka masih ada di dalam.
Jadi apa yang saat ini dilakukan oleh Ketum PSSI Djohar Arifin sudah tepat. Menetapkan peserta kompetisi 24 klub, berarti mengindarkan PSSI dari kemungkinan sabatase yang akan dilakukan K-13. Menunjuk PLIS sebagai penyelenggarakan kompetisi, menghindarkan pengurus baru dari kemungkinan "utang" pengurus lama. dan jika kompetisi sudah berjalan normal, saat pemerintah meminta PT.LI diaudit. ya, semua ini untuk mempertanggujawabkan dana APBD yang sudah dipakai pada kompetisi lalu.
