Jika kita berjalan dijalan raya disetiap perkotaan Indonesia, akan kita jumpai berbaurnya kendaraan roda dua dengan roda empat dan truk, bis kota, bis wisata serta pedati yang ditarik kerbau atau lembu dan sado yang ditarik oleh kuda selanjutnya berbaur pula dengan para penarik beca baik mesin dan non mesin. Kecuali pada jalan-jalan protokol kota besar. Pada jam-jam tertentu akan kita temui pula para pedagang makanan dengan kereta sorong mereka menuju tempat mangkal berjualan yang menambah kemacetan yang luar biasa. Semua ini, terjadi pada setiap hari. Belum lagi angkutan kota (angkot) pada setiap perkotaan yang berhenti semaunya dan sembarangan baik untuk mengambil penumpang maupun menurunkan penumpang. Inilah pemandangan keseharian yang bisa kita jumpai dan saksikan disetiap kota di Indonesia. Pada kenyataannya, perkotaan di Indonesia layaknya seperti tidak memiliki pemerintahan yang baik dan benar.
Lalu pertanyaan kita, apa kerjanya para Walikota, Bupati dan Gubernur selama ini sejak pemerintahan Megawati hingga Jokowi saat ini untuk membuat perencanaan bagi mengatasi kemacetan diseluruh jalan raya perkotaan. Melihat kenyataan yang terjadi, baik Bappeda, Walikota, Bupati dan Gubernur tidak pernah memiliki grand strategi terencana yang matang untuk mengatasi kemacetan yang semakin hari semakin sangat parah. Kemacetan yang terjadi disemua perkotaan di Indonesia, merupakan bagian yang cukup besar dalam pemborosan penggunaan BBM (Bahan Bakar Minyak). Bertambahnya konsumsi BBM akhir-akhir ini, disebabkan kemacetan ini serta semakin bertambahnya jumlah kendaraan roda dua dan empat yang juga tidak dapat dikendalikan oleh semua para Walikota, Bupati dan Gubernur. Tidak dapatnya kemampuan pengendalian atas konsumsi kendaraan ini, disebabkan peluncuran dan penjualan kendaaraan bermotor dari setiap dealer merupakan pendapatan daerah yang cukup besar bagi PAD (Pendapatan Asli Daerah). Coba saja perhatikan bagaimana berkembangnya usaha perbengkelan dan usaha penjualan suku cadang serta usaha pencucian kendaraan serta perlengkapan tambahan kendaraan lainnya disamping PKB (Pajak Kendaraan Bermotor), bea balik nama kepemilikan dan lain-lain sebagainya.
Jika para Walikota, Bupati dan Gubernur tidak melakukan upaya keras untuk mengatasi kemacetan kota, maka lima tahun kedepan akan terjadi kemacetan yang stagnan dan sangat parah disemua perkotaan besar Indonesia. Posisi lalu lintas yang lancar akan sangat sulit terjadi, yang ada adalah posisi merayap disepanjang jalan perkotaan sampai pada setiap tujuan. Sistem transportasi publik yang murah, aman dan nyaman sudah saatnya segera diwujudkan untuk mengatasi kemacetan dengan bahan bakar BBG (LPG-LNG) atau green energy (Etanol). Upaya maksimal Pemerintah untuk memurahkan biaya transportasi publik ini, haruslah lebih murah dari capaian biaya per Km dari sebuah sepeda motor dan jangkauannya bisa menyeluruh dalam setiap tempat tujuan strategis para penumpang. Dengan upaya seperti ini diharapkan penggunaan sepeda motor akan sangat berkurang begitu juga penggunaan mobil pribadi.
Tidak akan ada artinya pemerintah membuat dan membangun jalur kereta api cepat antar kota, jika setiap didalam kota di Indonesia masih saja terjadi kemacetan yang sangat parah. Pemborosan dalam setiap kemacetan lalu lintas kota, adalah juga sebagai penyumbang besarnya atas inflasi pada setiap perkotaan yang membuat nilai mata uang nasional selalu bisa tertekan nilainya. Selanjutnya jika dihitung angka produktifitas Nasional yang kaitannya dengan daya saing produksi Nasional terhadap produksi asing yang sama, maka daya saing kita akan melemah, karena biaya transportasi menuju pelabuhan ekspor menjadi sangat mahal. Begitu juga kalau kita menghitung efisiensi Nasional akan semakin tidak efisien.
Penulis sangat berharap, marilah kita semua segera melakukan perubahan sikap mental terutama para pemimpin di Indonesia untuk memperbaiki segera Negara Indonesia, agar kita bisa bersaing dengan bangsa-bangsa lain didunia, mumpung masih ada waktu sedikit lagi untuk bersegera membenahinya. Perlu diperhatikan realisasi MEA sudah sangat dekat dan realisasi pasar bebas pada tahun 2020 mendatang. (Francius Matu)
