Sistem Demokrasi : Menyejahterahkan ataukah menyengsarakan rakyat ??

67tahun setelah masa kemerdekaan,Indonesia menerapkan sistem demokrasi sebagai landasan negara. Sejatinya, sistem demokrasi terbukti gagal dalam mensejahterakan rakyat, terbukti bahwa Secara sistemik demokrasi melahirkan negara korporasi yang terbentuk dari simbiosis mutualisme elit politik dan pemilik modal yang merugikan rakyat. Akibatnya kebijakan yang muncul bukan untuk kepentingan rakyat tapi elit pemilik modal yang mendukung. Menjadi alat untuk mengembalikan investasi politik yang mahal sekaligus untuk mempertahankan kekuasaan

Hal initerbukti bahwakebijakanmelalui legalisasi undang – undang seperti, UU penanaman modal, UU migas, UU TDL, dll terbukti menguntungkan asing dan menyengsarakan rakyat. Rakyat semakin miskin dan tertekan dengan kondisi saat ini.hal ini terbukti dengan data kemiskinan mencapai 31 juta jiwa, 40juta rakyat Indonesia adalah pengangguran, 3 juta diantaranya sarjana 4,5 juta anak putus sekolah, dll. Sehingga jargon dari rakyat untuk rakyat kembali kepadarakyat adalah ilusi belaka.Seperti yang disampaikan Mark Twain “ Hanya pemerintah yang kaya dan aman yang mampu menjadi negara demokrasi, karena demokrasi adalah jenis pemerintahan yang paling mahal dan paling jahat yang pernah terdengar di permukaan bumi.”

Bila demokrasi, telah gagal mensejahterahkan dan memanusiakan manusia, lantas akankah kita masih berharap pada sistem rusak demokrasi??solusi yang komperhensifuntuk menyelesaikan problematika di Indonesia bukan dengan demokrasi, tapi dengan menjadikan syariat Islam dan penegakkan khilafah sebagai solusi praktis bagi seluruh lini kehidupan. Karena terbukti Islam mampu menuntaskan seluruh problematika manusia, oleh karena itu penegakkan khilafah sesungguhnya bukan karena tuntutan sejarah tapi karena iman kepada Allah swt. Saatnya Indonesia bangkit dan berdaulat dengan menegakkan syariah dan khilafah.

Dita

Penulis adalah aktivis dari Forum Aktivis Kampus untuk Peradaban chapter Surabaya

Dari Kampus IAIN Surabaya