Jakarta, 09/02/2017 – Tentunya kehidupan United Kingdom (UK) setelah Brexit terjadi akan menjadi isu yang sangat penting bagi pemerintah, parlemen dan rakyat kesatuan kerajaan tersebut. Salah satu pilihan yang mungkin diambil adalah dengan mengubah hukum Uni Eropa (UE) sebagai undang-undang UK.
Namun sebuah sumber yang tidak ingin disebutkan namanya dari Civil Service (Layanan Sipil) memperkirakan pemerintahan Brexit (pemerintahan UK pasca Brexit) akan memilih sesuatu yang jauh lebih radikal dan menggunakan kesempatan "lepas dari belenggu" untuk kembali mengatur UK.
Ini berarti bahwa pemerintah UK harus melakukan tiga tindakan secara bersamaan:
- Menegosiasikan kesepakatan baru dengan Brussels.
- Memenangkan serangkaian kesepakatan perdagangan bilateral utama di seluruh dunia.
- Merevisi peraturan sendiri karena peraturan dari UE tidak lagi digunakan.
Untuk mengimplementasikan semua langkah itu maka UK harus membentuk "Kementerian Brexit" yang harus berada di bawah kepemimpinan seorang menteri senior.
Beberapa pejabat UK memperkirakan bahwa meninggalkan hukum UE dapat mengakibatkan avalanche(longsoran/perubahan) undang-undang baru di setiap sudut Whitehall (pusat pemerintahan UK) yang sangat mungkin berdampak pada 25 Bills (ketentuan/hukum) yang terkandung di dalam Pidato Ratu Inggris selama satu dekade.
Ratusan pengacara dan ahli keuangan harus dipekerjakan di bidang kesehatan dan keselamatan, jasa keuangan dan ketenagakerjaan, bidang-bidang yang UK gagal berkompetisi dengan Brussels. Sebagai tambahan, Kementerian Perdagangan UK akan diminta, tentunya dengan ratusan negosiator baru, untuk membangun dan memenangkan kesepakatan baru di seluruh dunia.
Bisakah UE menyerang UK?
Fokus di Brussels sekarang beralih ke pengendalian masalah ini secara bersama-sama, ini berarti mereka (UE) bisa mengajukan tawaran yang sulit dalam negosiasi dengan UK.
Jean-Claude Juncker, presiden European Commission, telah menyerukan integrasi yang lebih kuat dan sebelumnya ia telah meletakkan rencana untuk integrasi zona euro, termasuk keuangan, dalam rangka pencegahan terulangnya krisis Yunani. Negara-negara anggota lainnya sebenarnya belum siap untuk pembicaraan tersebut tetapi krisis Brexit bisa memotivasi agar hal itu untuk segera dimasukkan ke dalam agenda pembahasan.
Pada saat yang sama, para pemimpin UE juga takut Brexit bisa memicu efek domino karena blok ini tanpa UK menjadi kurang menarik bagi para liberal dan negara-negara utara yang kaya seperti Denmark dan Belanda, dan negara lain dimana tuntutan untuk meniru plebisit (voting langsung dari semua yang berhak memilih tentang hal yang penting bagi publik, sejenis dengan referendum) UK kini semakin berkembang.
Pemilihan umum di Belanda akan diadakan pada bulan Maret tahun depan, Perancis pada bulan April dan Mei 2016 dan pemilihan umum di Jerman digelar pada musim gugur tahun ini. Jika UK yang independen terbukti sukses, blok Eropa bisa dengan cepat terpecah belah.