Jakarta, 08/02/2017 – Brexit adalah bencana terbesar yang menimpa Uni Eropa (UE) di 59 tahun perjalanan sejarahnya. Namun referendum 23 Juni 2016 yang dilaksanakan rakyat United Kingdom (UK) dan dimenangkan oleh mereka yang memilih untuk meninggalkan UE ternyata tidak secara otomatis menjadi sinyal keluarnya negara itu dari UE.Pernyataan untuk keluar dari UE secara resmi menjadi tugas bagi Article 50.
Negosiasi yang kompleks bagi wacana keluarnya UK dari UE hanya bisa dimulai ketika Article 50 dari Lisbon Treaty secara resmi dipicu atau diajukan oleh negara yang pemerintahannya dipimpin oleh Perdana Menteri Theresa May tersebut.
Jalan bagi UK dan UE yang membentang di hadapan mereka saat ini menjadi tidak jelas karena dalam perjalanan sejarahnya, belum ada negara anggota yang meninggalkan UE dan menggunakan ketentuan untuk keluar, yang terkandung dalam Article 50 dari Lisbon Treaty, yang isinya relatif singkat.
Lisbon Treaty resmi menjadi sebuah landasan hukum atau konstitusi UE pada bulan Desember 2009. Sebagai catatan tambahan, Lisbon Treaty ditandatangani pada Desember 2007, namun baru secara resmi disahkan menjadi kekuatan hukum atau konstitusi UE dua tahun kemudian.
Lisbon Treaty yang dirancang untuk membuat UE "lebih demokratis, lebih transparan dan lebih efisien", adalah sebuah perjanjian yang ditandatangani oleh kepala negara dan pemerintah negara-negara yang menjadi anggota Uni Eropa.
Kapan Article 50 akan dipicu?
Menjelang pidato pertamanya sebagai Perdana Menteri pada Konferensi Partai Tory (Partai Konservatif), Theresa May menyatakan bahwa ia akan memicu Article 50 paling lambat pada akhir Maret 2017. Itu berarti Inggris harus resmi meninggalkan Uni Eropa selambat-lambatnya pada April 2019.
Proses keluarnya sebuah negara dari UE memakan waktu dua tahun tetapi banyak pihak yang meyakini bahwa proses itu bisa memakan waktu lebih lama karena isi dari pasal ini memang samar.
Memicu Article 50 berarti secara resmi menyampaikan niat untuk menarik diri dari serikat Eropa dan saat itulah dimulai penghitungan mundur. Setelah itu, segala perjanjian yang mengatur keanggotaan tidak lagi berlaku untuk UK. Selanjutnya ketentuan keluar akan dinegosiasikan antara UK dengan 27 rekan-rekannya di UE, dan masing-masing akan memiliki hak veto atas segala persyaratan.
Proses ini juga akan tunduk pada ratifikasi di parlemen nasional, yang berarti, sebagai contoh, anggota parlemen Belgia bisa saja menghalangi seluruh proses tersebut.
Dua tim negosiasi yang besar akan dibentuk, jauh lebih besar daripada yang terlihat pada renegosiasi UK. Pihak UE kemungkinan akan dipimpin oleh salah satu dari Komisaris saat ini.