Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, baru-baru ini mengeluarkan pernyataan kontroversial terkait Pilpres 2024. Dalam pernyataannya, Hasto mengklaim adanya dugaan kecurangan massif dan terstruktur pada Pilpres, setelah berkomunikasi dengan tim hukum pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar.
Pernyataan ini tampaknya lebih seperti upaya untuk memprovokasi dan mengadu domba daripada memberikan informasi yang konstruktif. Hasto tidak memberikan bukti konkret atau data yang mendukung klaim kecurangan tersebut. Sebaliknya, pernyataannya cenderung menciptakan ketegangan dan ketidakpercayaan di kalangan masyarakat terhadap proses demokrasi.
Selain itu, Hasto Kristiyanto juga mencoba mengaitkan pernyataannya dengan pengalaman sejarah, mengingat jatuhnya Pak Harto (presidek RI ke-2). Namun, upaya ini mungkin dianggap sebagai cara tidak fair untuk memanfaatkan momen bersejarah demi kepentingan politik saat ini.
Semestinya, para pemimpin politik seharusnya lebih bertanggung jawab dalam menyampaikan pernyataan, terutama terkait dugaan kecurangan. Klaim tanpa bukti yang jelas dapat merusak kepercayaan masyarakat pada proses demokrasi dan menciptakan ketidakstabilan politik. Ga bahaya ta?
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H
