Menteri Pertanian Amran Suleiman mengungkap 10 penyebab utama menurunnya produksi beras Indonesia. Pertama, Amran menegaskan jumlah pupuk yang dibagikan kepada petani sangat sedikit. Bahkan, subsidi pupuk dikurangi hingga 50%. Dia mencontohkan, besaran subsidi pupuk pada 2021 sebesar 8,78 juta ton. Namun, Amran melihat alokasinya menurun dari tahun ke tahun, menjadi hanya 4,73 juta ton pada tahun ini.
Kedua, Menteri Pertanian Amran mengklaim 17% hingga 20% petani tidak bisa menggunakan kartu tani. Ini adalah kartu yang diterbitkan oleh bank yang dapat ditukarkan oleh petani dengan pupuk bersubsidi melalui mesin pengumpul data elektronik di pengecer resmi. Ketiga, anak buah Presiden Joko Widodo melihat petani hanya menerima pupuk secukupnya untuk sekali tanam. Keempat, permasalahan penyebab turunnya produksi padi adalah kurangnya akses pupuk bagi 30 juta masyarakat di Pulau Jawa, menurut Buletin Masyarakat Desa Hutan (LMDH).
Kelima, mesin dan alat pertanian (alsintan) sudah tua, ungkap Amran dalam dokumen yang dikutip CNN Indonesia.com, Minggu (21/7). Amran juga menyalahkan El Nio sebagai penyebab keenam permasalahan beras di negara tersebut. Dikatakannya, fenomena El Nio terjadi terus menerus pada tahun 2014 dan 2015, meski awalnya lemah dan kemudian menjadi kuat dalam skalanya.
Fenomena alam yang merusak produktivitas padi ini akan terulang kembali pada tahun 2023. Amran mengatakan, sejauh ini dampak parah El Nio masih terasa. Ketujuh, Amran berpendapat saluran irigasi harus diperbaiki. Dia menekankan bahwa 60 persen irigasi berada dalam kondisi buruk. Kedelapan, biang keladi yang disoroti Menteri Pertanian Amran adalah jumlah Petugas Penyuluh Lapangan (PPL) yang hanya separuh dari jumlah yang dibutuhkan.
Pada tahun 2018, anggaran Kementerian Pertanian mencapai Rp 24 triliun. Selanjutnya diturunkan menjadi 22 triliun rupiah pada tahun 2019, dan terus diturunkan menjadi 16 triliun rupiah pada tahun berikutnya. Anggaran Kementerian Pertanian tahun lalu hanya Rp 15 triliun; Sementara itu, Kementerian Pertanian akan menerima Rp14 triliun pada tahun 2024. Kemudian turun lagi menjadi Rp8,06 triliun pada tahun 2025.
