Melansir dari situs worldometer, Indonesia termasuk dalam negara terbesar di dunia. Indonesia menempati posisi ke-15 dengan wilayah seluas 1.904.569 km². Tentunya, hal itu sangat mempengaruhi keberlangsungan serta kemajuan bangsa dan negara baik dalam bidang sosial, pendidikan, dan sebagainya.
Namun, ternyata banyak hambatan dan tantangan yang harus dilalui untuk membentuk sebuah negara yang maju dan berkembang. Contoh nyata tantangan signifikan, terutama di bidang pendidikan dapat dilihat dari ketidaksetaraan hak pada guru honorer. Seperti kisah Supriyani, guru honorer yang dituntut akibat menegur siswanya yang merupakan anak polisi. Contoh lainnya adalah pada kisah Alvi, seorang guru honorer yang melakukan pekerjaan sampingan yakni memulung dikarenakan gajinya sebagai guru honorer tidak cukup untuk kehidupan sehari-harinya. Kisah – kisah tersebut menggambarkan betapa mirisnya nasib para guru honorer.
Padahal para guru honorer berperan sangat penting untuk mencapai salah satu tujuan bangsa yakni mencerdaskan kehidupan bangsa. Berdasarkan hal yang telah disebutkan, saya akan membahas argumen saya terkait dengan ketidaksetaraan hak pada guru honorer.
Menjadi seorang guru honorer merupakan suatu hal yang tidak menguntungkan bagi sebagian masyarakat, karena nyatanya banyak hal buruk yang dapat terjadi pada guru honorer. Status pekerjaan yang tidak tetap, gaji yang tidak layak, dan bahkan seringkali terjadi isu pelanggaran HAM pada guru honorer.
Nah, bagaimanakah cara untuk menyikapi hal tersebut?. Tentunya ada banyak upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah agar dapat tercipta kesetaraan hak pada guru honorer, seperti pengakuan hukum resmi, perekrutan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), peningkatan gaji dan insentif, pelatihan dan sertifikasi serta keterlibatan stakeholder.
1. Pengakuan Hukum Resmi
Pemerintah perlu memberikan pengakuan hukum resmi terhadap status guru honorer, agar mereka mendapatkan hak-hak dan juga perlindungan hukum seperti jaminan sosial dan jaminan kesehatan. Penyorotan hak perlindungan dan kesejahteraan guru honorer sangat penting dalam peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia. Meskipun status guru honorer tidaklah tetap, mereka memegang peranan penting dalam mendidik para penerus bangsa. Oleh karena itu, pemerintah dapat ikut serta mengambil peran dalam keberlangsungan guru honorer dengan memberi mereka pengakuan hukum resmi.
2. Perekrutan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)
Upaya lain yang dapat dilakukan oleh pemerintah adalah perekrutan guru honorer menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Dengan pengalihan profesi dari guru honorer menjadi PPPK, para guru honorer setidaknya dapat menerima kepastian tentang status kerjanya, karena terikat dengan perjanjian kerja. Dan tentunya, mereka akan termotivasi untuk berkerja sehingga kualitas kerja menjadi semakin meningkat.
3. Peningkatan Gaji dan Insentif serta Pemberian Pelatihan dan Sertifikasi
Peningkatan gaji dan insentif bagi guru honorer dapat mencapai dua hal sekaligus yakni tercapainya hak guru honorer dan meningkatnya kualitas pendidikan yang diberikan. Pemerintah juga dapat melakukan upaya dengan memberikan akses berupa pelatihan serta sertifikasi bagi guru honorer untuk meningkatkan kompetensi mengajar guru honorer sehingga dapat memenuhi standar yang telah ditentukan.