Adanya pandemi COVID-19 mengharuskan roda pemerintahan tetap berjalan dan didukung oleh produktivitas Badan Kepegawaian Negara (ASN). Meski terkendala pandemi, kegiatan pembangunan nasional harus tetap berjalan. Aparatur Sipil Negara (ASN) harus mampu menjaga dan meningkatkan produktivitas kerja. Sebagai roda penggerak pemerintah, ASN perlu menjaga produktivitas kerja. Berbagai inovasi dan strategi harus dirumuskan untuk memenuhi kebutuhan dan tuntutan masyarakat. Urgensi, relevansi, dan dampak terhadap kualitas pelayanan publik harus dinilai dan dikaji ulang untuk semua program kerja dan kegiatan reguler.
Di era digital saat ini, menguasai dan menggunakan teknologi informasi dan inovasinya harus menjadi kemampuan yang melekat pada birokrasi kita. Dukungan sumber daya manusia dan teknologi informasi harus terus digalakkan dan diintegrasikan untuk memenuhi kebutuhan pelayanan publik dan birokrasi yang dinamis, gesit, efektif dan efisien. Berbagai inovasi dan strategi harus dikembangkan untuk mendukung kinerja ASN dalam merespon kebutuhan dan tuntutan masyarakat. Urgensi, relevansi dan dampak dari rencana dan kegiatan yang dilakukan secara rutin selama ini harus ditinjau ulang. Pemfokusan kembali seluruh kegiatan diharapkan benar-benar mencapai sasaran dan tujuan strategis lembaga yang mendukung terwujudnya visi dan misi nasional.
Digital governance menjadi solusi dan prasyarat optimalisasi pelayanan publik. Transformasi digital pelayanan publik harus dibarengi dengan perubahan konsep. Transformasi digital ini juga mencakup bagaimana mengintegrasikan seluruh area layanan untuk menciptakan nilai tambah yang memuaskan masyarakat sebagai pengguna layanan. Pemerintah memberikan dukungan anggaran sebesar Rp30,5 triliun untuk mendukung rencana tersebut, yang mencerminkan komitmen pemerintah untuk mempercepat transformasi digital tata kelola. Salah satunya adalah pengembangan akses Internet di 4.000 desa dan kelurahan di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) Indonesia. Sebanyak 233 desa di Indonesia telah ditetapkan sebagai contoh desa digital.
Setidaknya terdapat tiga prinsip yang bisa diadopsi oleh pemerintah untuk mempercepat digitalisasi layanan publik.
Pertama, reformasi digital pelayanan publik harus dipisahkan dari prinsip pemenuhan kebutuhan masyarakat dalam rangka membangun kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Dalam hal ini tentunya kepercayaan publik tidak hanya dapat diartikan sebagai masyarakat yang masih menggunakan pelayanan publik, karena pelayanan publik bersifat monopoli dan tidak ada persaingan. kedua adalah berkoordinasi untuk memecahkan masalah bersama. Sudah menjadi hal biasa bagi para startup teknologi untuk berkolaborasi dan mentransfer pengetahuan untuk mengatasi masalah yang mereka hadapi saat ini. Lembaga publik harus menyadari pentingnya kerjasama, karena masalah publik terlalu luas untuk diselesaikan sendiri. Ketiga, integrasi dan pengambilan keputusan berdasarkan data. Pada industri digital, data diperlakukan secara efektif dan efisien. Industri digital menjadikan data sebagai komponen utama dalam proses bisnis, dibuat terintegrasi, dan dapat digunakan untuk proses analisis dan pengembangan produk serta layanan.
Tantangan ke depan terkait pelayanan publik semakin menarik untuk dibahas karena kehidupan masyarakat telah sangat berubah dimana mereka menuntut layanan yang semakin cepat, murah, mudah dan transparan. Kehidupan masyarakat semakin sulit dilepaskan dari teknologi. Mereka akan gelisah apabila tidak terkoneksi dengan orang lain. Bahkan saat ini, seseorang akan sangat gelisah apabila smartphonenya hilang atau tertinggal. Berkembangnya teknologi selalu membuat masyarakat terkoneksi satu dengan lain dengan mudah dan diharapkan layanan publik dapat dilakukan dengan memanfaatkan perkembangan teknologi tersebut.
Pemerintah dalam hal ini harus melakukan inovasi untuk meningkatkan pelayanan publik digital. Selain karena sudah menjadi kebutuhan yang mendesak, juga akan memberikan banyak manfaat bagi pemerintah dan masyarakat. Keuntungan yang didapat pemerintah diantaranya adalah efisiensi biaya dan waktu sehingga pelayanan dengan menggunakan kertas akan berkurang. Selain itu pelayanan terhadap masyarakat juga menjadi lebih cepat. Manfaat lainnya yaitu meningkatnya produktivitas pekerja dan pengguna layanan. Pelayanan publik digital juga dapat menjadi media promosi pemerintah terutama untuk sosialisasi kinerja dan program pemerintah. Apabila masyarakat merasa puas dengan kinerja pelayanan publik otomatis hal ini akan mengembalikan trust society kepada pemerintah.
