Stunting merupakan masalah gizi kronis yang ditandai dengan tinggi badan anak di bawah standar untuk usianya. Berdasarkan data Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2022, prevalensi stunting di Indonesia masih berada di angka 24,4%. Angka ini masih jauh dari target pemerintah yang sebesar 14% pada tahun 2024.
Pemerintah telah mengeluarkan berbagai regulasi untuk percepatan penurunan angka stunting, antara lain Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting. Regulasi ini mengatur tentang kebijakan, strategi, dan program percepatan penurunan stunting.
Namun, regulasi ini dinilai masih belum cukup efektif untuk menurunkan angka stunting. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain:
- Kurangnya sosialisasi dan pemahaman masyarakat tentang pentingnya pencegahan stunting.
- Kurangnya ketersediaan data dan informasi yang akurat tentang stunting.
- Kurangnya koordinasi dan kerja sama antar-lembaga terkait.
Untuk mengatasi masalah tersebut, regulasi program percepatan penurunan stunting perlu ditinjau kembali. Regulasi tersebut perlu diperkuat dengan berbagai upaya, antara lain:
- Meningkatkan sosialisasi dan pemahaman masyarakat tentang pentingnya pencegahan stunting.
- Meningkatkan ketersediaan data dan informasi yang akurat tentang stunting.
- Meningkatkan koordinasi dan kerja sama antar-lembaga terkait.
Selain itu, pemerintah juga perlu melibatkan peran serta masyarakat dalam upaya pencegahan stunting. Masyarakat perlu didorong untuk berpartisipasi aktif dalam program-program pencegahan stunting, seperti pemberian makanan pendamping ASI (MPASI) yang berkualitas, imunisasi, dan pemeriksaan kesehatan ibu dan anak.
Percepatan penurunan angka stunting merupakan tanggung jawab bersama. Pemerintah, masyarakat, dan seluruh pihak terkait perlu bekerja sama untuk mencapai target tersebut.