DPR adalah lembaga hukum yang menjadi perwakilan rakyat Indonesia. DPR memiliki peran membentuk undang-undang, mengawasi pemerintah dan mewakili suara rakyat Indonesia. DPR memiliki kedudukan yang setara dengan lembaga lainnya, seperti Presiden, Mahkamah Agung, dan Mahkamah Konstitusi. Survei terakhir pada tahun 2020 menunjukkan tingkat kepercayaan masyarakat yang rendah terhadap DPR RI karena buruknya kinerja yang berdampak dengan penurunan citra DPR RI.
Pencitraan merupakan aktivitas seseorang yang dilakukan secara sadar, terencana, sistematis untuk membentuk gambaran positif diri seorang tokoh/organisasi yang ada di benak khalayak dengan memberi informasi secara langsung atau melalui media. Pengambilan citra DPR RI melalui sudut pandang filsafat komunikasi yaitu Aksiologi, Ontologi, dan Epistemologi. ketiga aspek tersebut bisa membantu membentuk citra positif atau negatif karena hal tersebut tergantung pada integritas, keterbukaan, dan kesesuaian DPR RI dengan nilai-nilai masyarakat.
Terdapat 2 teori yang relevan pada pembahasan ini, pembahasan ini akan menggunakan 2 teori yaitu :
1. Teori Humas
humas yaitu sesuatu yang merangkum keseluruhan komunikasi yang terencana, baik itu ke dalam maupun keluar antar suatu organisasi dengan semua khalayaknya dalam rangka mencapai tujuan spesifik yang berlandaskan pada saling pengertian. Pada intinya humas senantiasa berkaitan dengan kegiatan penciptaan pemahaman melalui pengetahuan, dan melalui kegiatan-kegiatan tersebut diharapkan akan muncul suatu dampak yakni perubahan positif.
Humas adalah fungsi manajemen yang mengevaluasi sikap publik, mengidentifikasi kebijaksanaan-kebijaksanaan dalam prosedur suatu organisasi berdasarkan kepentingan publik, dan menjalankan suatu program untuk mendapatkan pengertian dan penerimaan publik. humas berperan penting dalam mengelola citra suatu lembaga, termasuk Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Tujuan Humas yaitu menciptakan citra positif masyarakat terhadap organisasi atau lembaga, agar masyarakat percaya bahwa lembaga tersebut merupakan lembaga yang memberikan manfaat untuk masyarakat.
Jadi, keseluruhan hubungan antara teori humas dan pengembalian citra DPR terhadap masyarakat melibatkan pemahaman yang baik tentang bagaimana membangun, mengelola, dan memperbaiki citra lembaga tersebut melalui komunikasi yang efektif.
2. Teori Citra
Citra adalah serangkaian pengetahuan, pengalaman, perasaan, emosi dan penilain yang diorganisasikan dalam sistem kognisi manusia atau pengetahuan pribadi yang sangat diyakini kebenarannya. Citra merupakan sebuah kesan, gambaran atau impresi yang tepat sesuai dengan kenyataan terkait sesuatu kebijakan, personel, produk atau jasa-jasa suatu organisasi atau perusahaan.
Teori citra seringkali menjadi dasar untuk memahami bagaimana suatu lembaga atau individu dipandang oleh masyarakat. Ketika kita membicarakan pengembalian citra DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) terhadap masyarakat, kita melibatkan bagaimana citra lembaga tersebut dapat dipersepsikan atau dipahami oleh publik. Teori citra mencakup cara orang melihat, menilai, dan membentuk gambaran tentang suatu entitas, baik itu perusahaan, organisasi, atau lembaga pemerintah seperti DPR.
Pengembalian citra DPR terhadap masyarakat melibatkan upaya untuk memperbaiki atau membangun kembali citra lembaga tersebut di mata publik. Ini bisa melibatkan berbagai strategi, seperti komunikasi efektif, transparansi, dan tindakan konkret yang mendukung kepentingan masyarakat. ika citra DPR dianggap negatif oleh masyarakat, upaya pengembalian citra dapat mencakup kampanye informasi untuk menjelaskan peran dan kontribusi mereka, membuka ruang partisipasi