~ Sebelum kalian ingin mengetahui apa yang menelatarbelakangi adanya utang luar negeri Indonesia dan apakah pajak dari masyarakat tidak cukup untuk menanggulangi semua permasalahan yang ada? Yang notabene nya sebagai penduduk terpadat keempat didunia. Kalian Kalian perlu tau mengapa itu semua dapat terjadi~
Pembangunan ekonomi merupakan prasyarat yang mutlak bagi semua negara, termasuk juga Indonesia, untuk memperkecil jarak ketertinggalannya di bidang ekonomi dan kesejahteraan masyarakat dari negara dengan industri maju. Adanya upaya pembangunan ekonomi di negara tersebut, yang umumnya diprakarsai pemerintah, sedikit terkendala akibat kurangnya ketersediaan sumberdaya ekonomi produktif, terutama sumberdaya modal yang seringkali berperan sebagai poin penting dalam pembangunan. Untuk mencukupi kekurangan sumberdaya modal ini, maka Pemerintah Indonesia berusaha untuk mendatangkan sumberdaya modal dari luar negeri dalam berbagai jenis pinjaman.
Dalam jangka pendek, utang luar negeri sangat membantu Pemerintah Indonesia dalam upaya menutup defisit dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), akibat pembiayaan pengeluaran secara rutin dan pengeluaran pembangunan yang melahap modal dengan cukup besar. Dengan demikian, laju pertumbuhan ekonomi dapat dipacu sesuai dengan adanya target yang telah ditetapkan sebelumnya. Tetapi dalam sudut padang jangka panjang, ternyata utang luar negeri pemerintah tersebut dapat menimbulkan berbagai permasalahan ekonomi di Indonesia. Pada masa krisis ekonomi, utang luar negeri Indonesia telah meningkat secara drastis.
Sehingga, menyebabkan Pemerintah Indonesia harus menambah utang luar negeri yang baru untuk dapat membayar utang luar negeri yang lama yang sudah jatuh tempo. Akumulasi utang luar negeri serta bunganya tersebut akan dibayar melalui dana APBN RI dengan cara mencicilnya pada setiap tahun anggaran. Hal ini dapat menyebabkan berkurangnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat pada masa yang akan mendatang, sehingga sudah sangat jelas dapat membebani masyarakat, khususnya wajib pajak di Indonesia.
Pada kondisi yang seperti itu, maka sangatlah dibutuhkan adanya sumberdaya modal yang dapat digunakan sebagai poin penting dalam pembangunan, agar pembangunan ekonomi segera dapat pulih kembali, berjalan dengan lebih baik, dan berkelanjutan dengan secara transparan dan akuntabilitas. Dengan adanya sumberdaya modal, maka semua potensi yang melimpah dari sumberdaya alam maupun sumberdaya manusia dapat dimungkinkan untuk lebih didayagunakan dan dapatdikembangkan.
Tetapi, pada mayoritas negara yang sedang berkembang, ketidaktersediaan sumberdaya modal seringkali menjadi masalah utama. Dalam beberapa hal, kendala tersebut dapat disebabkan dikarenakan rendahnya tingkat pemobilisasian modal di dalam negeri. Beberapa penyebabnya antara lain:
- Pendapatan per kapita penduduk yang pada umumnya relatif rendah, menyebabkan tingkat MPS atau marginal propensity to save rendah, dan pendapatan pemerintah dalam sektor pajak, khususnya penghasilan, juga relatif rendah.
- Lemahnya sektor perbankan nasional dapat menyebabkan dana masyarakat, yang sangat terbatas, tidak dapat didayagunakan dengan secara produktif dan efisien untuk menunjang adanya pengembangan usaha yang produktif.
- Kurang berkembangnya dalam pasar modal, menyebabkannya tingkat kapitalisasi pasar yang rendah, sehingga mayoritas perusahaan dengan kesulitan mendapatkan tambahan dana murah dari berekspansi. Dengan kondisi sumberdaya modal domestik dapat terbilang terbatas seperti itu, jelas adanya tidak dapat diandalkan untuk mampu mendongkrak tingkat pertumbuhan nasional yang tinggi seperti yang direncanakan dan diharapkan.
Solusi yang dianggap dapat diandalkan untuk mengatasi adanya permasalahan rendahnya mobilisasi modal domestik yaitu dengan mendatangkan modal dari luar negeri, yang pada umumnya bisa berbentuk hibah, bantuan pembangunan, kredit ekspor, dan arus modal swasta. Modal asing ini dapat diberikan baik kepada pemerintah maupun kepada pihak swasta.
Akibat semakin banyaknya negara-negara yang dapat terjerumus kedalam krisis utang luar negeri, menyebabkan IMF dan Bank Dunia terpaksa menyarankan kepada negara-negara tersebut untuk membuat program penyesuaian struktural terhadap perekonomian di dalam negeri, contohnya dengan pengurangan ataupun penghapusan subsidi bahan bakar minyak, penundaan kenaikan gaji pegawai negeri, dan dengan berbagai macam kebijaksanaan kontraksi fiskal yang lainnya sebagai syarat paling utama untuk mendapatkan adanya pengurangan utang ataupun dapat memperoleh pinjaman yang baru. Hal ini terjadi pula pada Indonesia.
Pembayaran kembali utang luar negeri yang telah meningkat dalam jumlah besar dilakukan oleh pemerintah tidak semata-mata untuk menggunakan dana dari penerimaan dalam negeri, tetapi dengan sangat terpaksa juga menggunakan bantuan dana atau utang luar negeri dari IMF. Jadi, utang luar negeri yang lama dapat dibayar dengan utang luar negeri yang baru. Dapat diartikan Indonesia telah terjerumus kedalam krisis utang luar negeri. Akibat adanya bantuan dana dari IMF dalam jumlah yang sangat besar, menyebabkan pemerintah Indonesia harus dapat menerima berbagai persyaratan pinjaman dari IMF, yang dapat ditandai dengan letter of intent antara Pemerintah Indonesia dengan IMF. Artinya, Pemerintah Indonesia sudah memberikan peluang bagi IMF untuk dapat ikut serta dalam perancangan dan pembuatan dalam banyak keputusan penting didalam bidang ekonomi yang menyangkut penyesuaian kebijakan reformasi struktural. Ini adalah hal yang dapat secara wajar terjadi, karena tidak ada kreditur yang secara rela pinjamannya tidak kembali akibat dari kesalahan urusan debiturnya.
~ Sekarang sudah mengertikan betapa pentingnya utang luar negeri terhadap ekonomi serta pembangunan di Indonesia yang saya tampilkan. Akhir kata, kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih telah membaca dan jangan lupa untuk membaca artikel saya lainnya danberikan pendapat atau tanggapan dan kesimpulan apa yang anda dapat dari topik yang saya berikan. Terima Kasih ~