Pandemi covid-19 membawa dampak besar terhadap berbagai sektor kehidupan. Hal ini selaras dengan apa yang disampaikan seluruh masyarakat Indonesia, bahwa pandemi Covid-19 membawa dampak bagi perekonomian.
Maka dari itu banyak oknum-oknum yg korupsi dana bansos di masa pandemi ini. Dalam hal tersebut pemerintah juga menyelenggarakan acara bantuan sosial (Bansos) bagi warga miskin atau mereka yang terkena efek pandemi.
Presiden Joko Widodo membentuk komite badan spesifik penanganan Covid-19 dan Dewan Nasional untuk menangani pandemi pemulihan Ekonomi (PEN).
Pembentukan panitia tersebut tertuang pada Peraturan Presiden, Nomor 82 Tahun 2020 mengenai Penanganan Penyakit Virus Corona 2019 (Covid-19) dan Panitia Pemulihan Ekonomi Nasional.
Walaupun pemerintah sudah menaruh kebijakan yang sudah ditetapkan pada saluran bantuan sosial Covid-19, namun oknum oknum yang tidak bertanggung jawab masih memanfaatkan hal tersebut tadi untuk mengeruk hak hak warga.
Hal tersebut diakibatkan lantaran kurangnya kontroling pemerintah pada proses keberlangsungan kegiatan saluran bantuan sosial Covid-19.
Dan belum diaturnya sistem pelayanan publik yg transparan & akuntabel pada proses distribusi dana bantuan sosial Covid-19 pada warga menurut taraf sentra sampai daerah. Sehingga hal tersebut membuka peluang baru bagi oknum oknum yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan tindak pidana korupsi.
Saat ini Indonesia merupakan salah satu negara yang sangat merugikan rakyatnya sendiri. Hal ini terlihat menurut buruknya regulasi penyaluran bansos Covid-19 dan koordinasi menurut pemerintah, dan juga kacaunya proses pendataan data rakyat yg berhak untuk mendapat dana bantuan sosial Covid-19.
Kasus ini dibuktikan dengan adanya pengakuan rakyat dan berita yang menunjukkan bahwa sembako yg diberikan sangat tidak sinkron dan jauh menurut nominal yang sudah di tetapkan pada pemerintah.
Referensi: 1