Pendidikan adalah salah satu hak yang harus didapatkan oleh seluruh warga Indonesia. Hal tersebut juga tertuang pada UUD 1945 pasal 28C ayat (1) dan (2). Setiap warga Indonesia berhak mendapatkan pendidikan dan manfaat dari ilmu pengetahuan demi meningkatkan kualitas hidupnya sendiri, maupun demi keseluruhan umat manusia. Namun, mahalnya biaya pendidikan lanjutan di Indonesia telah merenggut hak dan kesempatan bagi beberapa orang.
Pendidikan yang seharusnya dapat diakses oleh semua orang, justru dijadikan ladang untuk mencari uang. Biaya kuliah mahasiswa---atau yang sering disingkat UKT-- naik berkali-kali lipat dengan jumlah yang tidak masuk akal. Mahasiswa di seluruh Indonesia merespons kenaikan UKT tersebut dengan melakukan protes, sebagai bentuk dukungan kepada mahasiswa yang terdampak. Protes tersebut dilakukan oleh mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi, termasuk Universitas Brawijaya, UIN Jakarta, Universitas Jenderal Soedirman, Universitas Negeri Riau, serta yang lainnya. Namun sebagian besar protes tersebut tidak mendapatkan hasil. Sehingga Aliansi BEM di seluruh Indonesia mengadu ke Komisi X DPR terkait masalah ini.
Salah satu perguruan tinggi, malah memberikan solusi yang tidak tepat terkait permasalahan ini. Contohnya adalah Institut Teknologi Bandung yang bekerja sama dengan aplikasi pinjaman online (pinjol) untuk pembayaran UKT mahasiswa. Tentu saja keputusan ini mendapat kritikan dari mahasiswa ITB, bahkan mahasiswa seluruh Indonesia yang menganggap keputusan tersebut merugikan mahasiswa. Yogi Syaputra, Ketua Kabinet Keluarga Mahasiswa (KM) mengatakan bahwa pihak kampus memberikan solusi yakni melalui pinjaman kepada teman-teman mahasiswa, dengan bunga yang tinggi mencapai 20%.
Awalnya terdapat 137 mahasiswa terancam tidak mampu melanjutkan kuliah, namun dengan bantuan alumni jumlah tersebut telah berkurang. Walaupun telah mendapatkan protes dari mahasiswa, ITB masih terus melanjutkan kerjasamanya dengan aplikasi pinjol Danacita, bahkan pihak kampus membuka lebar peluang kerjasama dengan fintech lainnya seperti Cicil, Edufund, dan Danabagus. Pihak kampus beralasan bahwa tidak ada yang salah dengan kerjasama tersebut karena peminjaman via pinjol tersebut tidak diwajibkan dan hanya diberikan kepada mahasiswa dengan beberapa ketentuan. Setelah permasalahan ini viral, Kemendikbudristek meminta agar ITB mencari alternatif solusi lain.
Permasalahan pendidikan tinggi Indonesia, tidak hanya sampai sini saja, KIP-K (Kartu Indonesia Pintar Kuliah) yaitu program yang diharapkan mampu membantu masyarakat kurang mampu dalam mengemban pendidikan justru jatuh ke tangan yang tidak tepat. Banyak penerima KIP-K justru berasal dari keluarga mampu.
Oknum-oknum ini melakukan berbagai cara mulai dari memalsukan data-data saat mendaftar, hingga meminta kuota KIP-K melalui orang dalam. Bahkan saat ini anggota DPR juga diberikan kuota untuk mengusulkan penerima KIP-K. Hal tersebut sangat tidak selaras dengan tujuan awal program KIP-K, bantuan ini malah diberikan kepada oknum-oknum dari segi finansial yang cukup mampu, sedangkan mahasiswa yang kurang mampu justru sulit mendapatkan bantuan untuk melanjutkan pendidikan.
Anies Baswedan yang pernah menjabat sebagai rektor Universitas Paramadina, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, serta Gubernur DKI Jakarta turut mengkritik kejadian ini. Anies menilai bahwa ini adalah gejala semakin minimnya anggaran pemerintah untuk membantu biaya pendidikan tinggi yang membuat beban orang tua bertambah.
Menurut beliau, permasalahan mahalnya biaya pendidikan tinggi di Indonesia harus diselesaikan dari akar masalahnya, yaitu komitmen negara untuk investasi di bidang pendidikan. Pemerintah seharusnya memberikan bantuan lebih banyak dan tepat sasaran di bidang pendidikan, karena mahasiswa nantinya juga akan membantu mengembangkan perekonomian Indonesia di masa depan..