Kepala BKF (Badan Kebijakan Fiskal) oleh Kementrian Keuangan Republik Indonesia menyampaikan bahwa negara akan fokus terhadap kebijakan fiskal Indonesia 2022. Kebijakan ini digunakan untuk melakukan reformasi struktural serta memulihkan perekonomian Indonesia.
Mau dibawa kemana arah kebijakan fiskal Indonesia tahun 2022? Pada kesempatan kali ini Anda akan mendapatkan informasi lengkap mengenai kebijakan fiskal negara. Simak baik-baik agar tahu informasinya.
Kondisi Fiskal Indonesia 2022
Sebenarnya, Presiden Joko Widodo telah menyampaikan bahwasannya Indonesia belum mendapatkan kepastian mengenai (2022). Selain ketidakpastian, terdapat masalah lain yaitu perubahan iklim, dinamika geopolitik, dan pemulihan perekonomian Indonesia yang tidak merata.
Bahkan, Presiden memberikan wejangan untuk pengelolaan APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) 2022 harus mampu antisipatif, responsive, serta fleksibel. Selain itu, di dalamnya ada optimisme.
Bahkan, Joko Widodo menggarisbawahi bahwasannya APBN merupakan sentral di Indonesia. APBN berpengaruh terhadap kondisi masyarakat serta pemulihan perekonomian. Selain itu, Joko Widodo menjelaskan APBN banyak digunakan untuk perangkat kontra-siklus, mengelola dunia usaha, dan sebagainya.
Kondisi fiskal pada awal-awal Covid-19 yang sempat tertahan mulai menunjukkan pergerakan. Hal ini disadari semenjak memasuki babak Kuartal II (2021) terdapat pertumbuhan (+ 7,07%). Inflasi pada angka (1,52%).
Dari kondisi yang telah mulai mendapatkan pergerakan, Presiden Indonesia ingin menjaga momen-momen tersebut. Bahkan, Presiden menyarankan untuk memperkuat reformasi struktural. Sehingga, tema kebijakan fiskal Indonesia 2022 adalah Pemulihan ekonomi dan reformasi struktural.
5 Fokus Kebijakan di Negara 2022
Setelah mengetahui kondisi saat ini di tahun 2022. Sudah seharusnya, Anda wajib mengetahui 5 fokus yang akan diarahkan terhadap kebijakan fiskal. Berikut ini penjelasan lengkapnya, diantaranya yakni:
1.Memprioritaskan sektor kesehatan