Senin, 17 Oktober 2016, Kota Prabumulih Kota Seinggok Sepemunyian merayakan Ulang Tahun yang ke-15 tahun. Kota Prabumulih hanyalah Kota kecil yang berpenduduk kurang lebih 250.000 orang dan memiliki kepala keluarga tidak lebih dari 52.000 KK, dengan luas wilayah tidak seberapa. Kota yang dikelilingi oleh Kabupaten Muara Enim, PALI dan memiliki jarak yang sangat dekat dengan Ibukota Provinsi Sumatera Selatan Palembang (+ 98 km).
Prabumulih bisa disebut juga sebagai Kota buffer-nya Palembang karena dari dahulu sampai sekarang Prabumulih telah menyematkan dirinya sebagai Kota Dagang dan Kota Jasa. Perubahan yang semakin menjadikan Prabumulih dan menahbiskan diri sebagai kota bisa dilihat dari perkembangan struktur PDRB Kota Prabumulih dimana semakin berrgesernya struktur PDRB dari pemenuhan kebutuhan primer ke sekunder bahkan tersier.
Kota Prabumulih sebagai kota yang baru terbentuk pada tanggal 17 Oktober 2001 telah menunjukkan ciri khasnya sebagai daerah urban/perkotaan sejak tahun 2008. Pada tahun 2008 itu, sektor tersier menyumbang sebesar 42,51 persen terhadap total PDRB Kota Prabumulih, sedangkan sektor primer menyumbang sebesar 40,90 persen. Sejak saat itu, kontribusi sektor tersier semakin meningkat, sedangkan kontribusi sektor primer sebaliknya. Pada tahun 2013, sektor tersier memberi kontribusi yang semakin meningkat lagi yaitu sebesar 50,16 persen, sedangkan kontribusi sektor primer semakin menurun menjadi sebesar 31,23 persen.
Semakin kesini perkembangan tersebut semakin kentara dan semakin stabilnya kebutuhan tersier dibanding dengan kebutuhan sekunder dan primer. Pertumbuhan ekonomi Kota Prabumulih juga menunjukkan perkembangan yang signifikan ditengah badai krisis, sempat menyentuh level 11,5% pada tahun 2014 (BPS, 2014), pertumbuhan ekonomi kota Prabumulih terjun bebas pada tahun 2015 dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 4,8% yang mengikuti trend penurunan pertumbuhan ekonomi secara nasional dan provinsi.
Penurunan pertumbuhan ekonomi tersebut banyak dipengaruhi dengan merosotnya harga komoditas induk yang menjadi idola para petani Kota Prabumulih yaitu harga komoditas karet dan kelapa sawit. Hal ini tentu saja mempengaruhi kinerja pasar Prabumulih. Daya beli masyarakat menjadi rendah, pasar menjadi sepi dan mengalami kelesuan. Akibatnya tentu saja, konsumsi masyarakat kembali lebih besar untuk memenuhi ke kebutuhan primer.
Menurut BPS, pada tahun 2010, IPM Kota Prabumulih tercatat 69,39. Seiring dengan membaiknya perekonomian, IPM Kota Prabumulih secara perlahan naik mencapai 72,20 pada tahun 2014 atau naik sebesar 2,81 poin. Kota Prabumulih merupakan kota yang memiliki IPM tertinggi ke-3 di Provinsi Sumatera Selatan. Jauh diatas IPM Provinsi Sumatera Selatan sebesar 66,75. Menurut kriteria UNDP angka 72,20 untuk IPM Kota Prabumulih yang berada pada rentang 70-79,99 itu termasuk “tinggi”.
Sedangkan untuk kemiskinan secara makro, BPS tahun 2014 telah merilis bahwa sejak tahun 2012 s.d tahun 2014 telah terjadi penurunan kemiskinan yang cukup siginifikan baik dari sisi prosentase maupun dalam hal jumlah penduduk. Kota Prabumulih memberikan kontribusi terbesar ketiga di Provinsi Sumatera Selatan dalam penurunan kemiskinan. Pada tahun 2013, angka kemiskinan Kota Prabumulih sebesar 11,23% turun menjadi 10,86% pada tahun 2014. Angka tersebut jauh dibawah provinsi Sumatera Selatan sebesar 14,24 % pada tahun 2013. Hal ini tentu sejalan dengan program serentak yang pro-poor dilakukan oleh Pemerintah Kota Prabumulih.
Hampir tiga tahun terakhir geliat pembangunan di Kota Prabumulih telah banyak berinovasi terutama dalam hal program-program yang pro rakyat dan tidak menggunakan pembiayaan APBD. Hiruk pikuk dipangkasnya dana bagi hasil (DBH) yang hampir mengancam dan menggoyang keuangan APBD Kota Prabumulih menyebabkan Pemerintah Kota mencari seribu akal dan sejuta cara agar pembangunan bisa tetap dilakukan.
Kecenderungan pemerintah pusat untuk terus memangkas DBH menyebabkan kalkulasi terhadap program dan pembangunan Kota menjadi tersendat. Prabumulih kota kecil yang APBD nya tidak mencapai satu trilyun setahun sangat merasa terimbas yang menyebabkan Pemerintah Kota terpaksa berhutang dengan rekanan (pihak ketiga) karena pekerjaan terlanjur dikerjakan.
Rasa prihatin itu ternyata melecut semangat dan hegemoni daerah untuk tetap survive dan segera bangkit. Dikomandani Walikota Prabumulih yang energik, jajarannya tidak lagi menjadikan APBD sebagai sumber utama pembangunan kota terkhusus untuk pembangunan fisik.
Penarikan dana pusat menjadi indikator utama dalam sebuah kinerja SKPD dan terbukti ampuh dalam menggerakkan roda perekonomian dan pembangunan di Kota Prabumulih. Dimulai dengan pemenuhan jaringan gas rumah tangga (Prabumulih ditetapkan sebagai percontohan kota gas nasional), bantuan listrik gratis untuk masayarakat miskin, prona gratis dari Kementerian agraria/BPN, Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), mbangan nanas, bantuan 150 hektar lahan untuk pengRusunawa Untuk MBR, SPBG, dan masih banyak lagi. Semua proyek strategis itu menggunakan dana dari APBN.