peduli sampah di kota prabumulih.dokumen pribadi
“Peduli”, mungkin kata itu adalah kata yang pertama kali harus diingat bila kita menjejakkan kaki di “Kota Nanas”, “Kota Transit” dan “Kota Tujuan”, Kota yang terletak kurang lebih dua jam perjalanan darat dari Pusat Kota Palembang Sumatera Selatan. Kepedulian masyarakat terhadap pemerintah dan kepedulian pemerintah terhadap masyarakatnya seperti bersahutan dengan semboyan yang melekat lama di masyarakat Kota Prabumulih yaitu bumi “seinggok sepemunyian” atau kota “seiya sekata”.
Gotong royong yang menjadi basis masyarakat “seinggok sepemunyian” begitu menggema dalam penanggulangan berbagai macam permasalahan yang ada ditengah masyarakat yang mulai mengalami serangan budaya hedonis dan marginal sebagai mana budaya masyarakat urban (urban city). Prabumulih sebagai sebuah kota sedang menggeliat dalam pembangunan. Hal ini tergambar di dalam postur PDRB Kota Prabumulih, dimana kebutuhan tersier dan sekunder mulai menjauh dan lebih dominan dari kebutuhan primer masyarakatnya.
APBD Kota Prabumulih yang mengalami defisit sejak tahun 2014 dan berimbas dengan tahun 2015 ini akibat kebijakan tidak populer Pemerintah Pusat yang melakukan pemotongan dan pemangkasan hampir 113 milyar Dana Bagi Hasil (DBH), tetap tidak menyurutkan langkah Pemerintah Kota Prabumulih untuk terus berkreatifitas dan berinovasi dalam membangun.
Walikota Prabumulih terpilih 2013-2018 (Ir. H. Rido Yahya, MM dan H. Adriansyah Fikri, SH) telah meletakkan pondasi dan sendi-sendi kehidupan yang menjadikan masyarakat sebagai subjek dan target sekaligus sasaran program pembangunan, disamping pembangunan infrastruktur terutama insfrastruktur dasar (air, pendidikan dan kesehatan) yang gencar dan menyeluruh.
Melibatkan berbagai macam pemangku kepentingan (stakeholder) dalam mensinergikan program pembangunan seperti pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi serta melalui dana Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) CSR-PKBL perusahaan melalui Forum CSR-PKBL Kota Prabumulih terbukti jitu dan ampuh untuk menggerakkan roda kehidupan dan perekonomian masyarakat.
Kepedulian Pemerintah Kota Prabumulih itu dimulai dengan dengan bergulirnya zakat/infak dan sadaqah para pegawai khususnya PNS dilingkungan Pemerintah Kota Prabumulih yang mampu mengumpulkan uang kurang lebih sebesar Rp 300 juta/bulan. Uang hasil urunan tersebut disalurkan melalui Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Prabumulih dan kemudian dibangunkan baru Rumah Tidak Layak Huni milik masyarakat miskin Kota Prabumulih sebanyak 10 unit rumah per bulan. Kegiatan ini juga langsung diikuti oleh perusahaan yang tergabung didalam forum CSR-PKBL Kota Prabumulih dan Kementerian PU dan Perumah Rakyat.
pra2-5728922ab67a61d9075d0073.jpg
bangun rumah baru. dokumen pribadiAkibatnya adalah minim sekali dana APBD Kota Prabumulih yang digunakan untuk menyelesaikan permasalahan rumah kumuh dan tidak layak huni di Kota Prabumulih. Saat ini status “bebas” rumah tidak layak huni di Kota Prabumulih sudah mulai bisa disematkan dan diselesaikan sebelum lima tahun masa jabatan Walikota Prabumulih berakhir 2018 nanti. Tidak terasa juga sudah hampir kurang lebih 1500 RTLH telah dibangun baru melalui sinergitas pemangku kepentingan yang ada di Kota Prabumulih. Dan, Pada tahun 2016 ini Pemerintah Pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat juga ikut membantu membangun Rumah Susun Sewa (RUSUNAWA) yang diperuntukkan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang tidak memiliki tanah sendiri. Rusunawa tersebut akan dibangun di lokasi dan berdampingan dengan Islamic Center.
Kepedulian itu juga disambut oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN RI untuk memberikan sertifikat PRONA gratis terhadap seluruh rumah tidak layak huni yang sudah dibangun. Rumah yang dibangun itu juga dialiri listrik gratis dari Kementerian ESDM dan sekaligus mendapatkan bantuan untuk berusaha dari APBD Kota Prabumulih dan Kementerian Perindustrian serta Kementerian Perdagangan.
Kementerian Tenaga Kerja juga tidak mau ketinggalan dengan memberikan bantuan alat untuk bekerja serta bantuan pelatihan melalui dana alokasi khusus. Kementerian Pertanian pun demikian. Mereka membantu traktor, hand traktor serta berbagai macam bibit dan pestisida untuk menghidupkan pertanian yang menjadi basis dan urat nadi masyarakat Kota Prabumulih.