Berbagai berita mengenai isu RUU Kesehatan disebabkan oleh lemahnya komunikasi publik Kementerian Kesehatan. Kecakapan berkomunikasi ini sangat penting, agar tidak terjadi perdebatan.
8 Mei, ribuan tenaga kesehatan turun ke jalan dikarenakan protes atas rancangan Undang-Undang Kesehatan yang harus diperbaiki, sejak pola omnimbus diterapkan.
Mengenai RUU Kesehatan, setidaknya undang-undang profesi dan kesehatan akan digabung menjadi satu. Masalah yang muncul yaitu terkait organisasi profesi, dalam hal izin praktik, kolegium pendidikan, konsil kedokteran, hingga isu investasi dan tenaga kesehatan asing.
Masalah telur berlanjut karena sejak adanya RUU omnimbus tidak pernah ada titik temu antara pemerintah dan DPR dengan organisasi profesi dan kesehatan. Masing-masing menyampaikana aspirasi ke ruang publik tanpa mediasi untuk saling mendengarkan.
Hal ini mengungkap, bahwa para pendemo mengungkap kurangnya mengakomodasi kepentingan organisasi kesehatan. Padahal, mudah bagi menkes untuk mengakomodasikan suara para pemangku kepentingan, tetapi tidak langsung tutup pintu tanpa melakukan revisi mana yang harus dibenahi. Karena tidak hanya hal ini saja, dulu pada saat awal covid-19 juga sempat mengalami komunikasi yang buruk dengan pemerintah. Banyak yang menilai pemerintah Indonesia khususnya kemenkes tidak terbuka kepada masyarakat.
ANALISIS MASALAH :
Dalam permasalahan diatas, menungkap bahwa adanya isu komunikasi antara tenaga kesehatan dengan pemerintah Indonesia khususnya menteri kesehatan. Kurang adanya komunikasi dan adanya pertimbangan dari kedua belah pihak menyebabkan adanya perdebatan dan muncul rasa tidak adilan oleh tegana kesehatan, ditambah sejak adanya covid-19 yang sempat melanda Indonesia pada saat itu, seluruh tenaga medis dikerahkan tetapi setelah permasalahan satu selesai, muncul masalah baru.
Hal ini perlu ditanggapi karena menyangkut sistem yang sangat besar. Sebagai pemerintah, khususnya kemenkes, tidak adanya komunikasi dengan tenaga kesehatan merupakan hal yang tidak dapat diterima. Termasuk pada era digital saat ini yang sangat transparan dan cepat, dapat lebih mudah dalam melakukan komunikasi yang baik dengan kedua belah pihak. Karena pada akun @budigsadikin dari menteri BGS, nyaris tidak pernah menanggapi komentar dan pertanyaan para pengikutnya. Hal ini memberikan kekacauan karena tidak adanya jawaban dari BGS tersebut. Hal ini dapat menyebabkan tidak sukaan masyarakat Indonesia terhadap pemerintah Indonesia yang akhir-akhir ini elah mengubah beberapa peraturan tanpa melihat dan melibatkan masyarakat Indonesia, khususnya pada kasus ini.
referensi : https://www.kompas.id/baca/opini/2023/05/23/kisruh-komunikasi-kesehatan-1