Jejak-jejak keretakan hubungan Demokrat dan BPN sudah lama terendus. Tepatnya ketika kampanye Akbar di Gelora Bung Karno yang mirip dengan demo 212.
Sebab itulah SBY yang tengah menemani ibu Ani di Singapura, tetap memberikan arahan kepada para kadernya sambil menitipkan kode kepada partai koalisi lainnya.
Apa lacur, kode tersebut ternyata tak digubris dan tidak diindahkan. "Setan Gundul" yang disebut Andi Arief sudah begitu penting dan menjadi kaki tangan Prabowo.
Ada kemungkinan bahwa Prabowo selama ini memang hanya dipasok informasi oleh "Setan Gundul" termasuk quick count 62 persen. Belakangan terkuak ternyata angka tersebut didapatkan bukan dari form C1, melainkan rekap relawan yang dikirimkan hanya melalui sms.
Keretakan hubungan bukan hanya terjadi antara Demokrat dan BPN saja, melainkan juga antara Prabowo dan Sandiaga Uno. Puncaknya saat beberapa kali Sandiaga tidak menghadiri deklarasi kemenangan hingga komentar belakangan ini yang tidak sinkron antara Prabowo dan Sandiaga Uno.
Keretakan Demokrat dan BPN sejatinya telah terjadi saat SBY menyatakan kurang sependapat dengan gaya-gaya kampanye akbar yang mirip dengan kampanye salah satu partai yaitu PKS. Apalagi nuansa alumni 212 terasa kental di dalamnya. Inilah yang membuat SBY gundah gulana sampai memberikan perhatian langsung dari Singapura.
Apa yang dikhawatirkan SBY ternyata bukan isapan jempol semata. Kini. Ijtima Ulama versi BPN pun digiring untuk mencoba mendelegitimasi KPU. Narasi yang dimainkan cukup mengerikan. Mulai dari people power, kecurangan, racun (dikaitkan dengan kematian ratusan anggota KPPS), dan yang paling hangat adalah tuduhan tendensius penggunaan dana negara untuk kampanye.
Narasi tersebut secara gamblang tidak diterima oleh Demokrat. SBY sudah berkali-kali meminta bahwa jika ada ketidakpuasan terhadap hasil pemilu, ada mekanisme hukum yang bisa ditempuh yaitu melalui MK.
Sayang, beberapa orang tampaknya memang sudah patah arang. Amien Rais, Eggy Sudjana, hingga Kivlan Zein yang diduga disebut-sebut sebagai "seten gundul" oleh Andi Arief justru menempuh jalan inkonstitusional.
Agak lucu memang, ketika mereka menuduh terjadi kecurangan, justru mereka sendiri yang menempuh jalan keluar dari rel yang sudah ditetapkan.