Jokowi dan KH. Maaruf Amin telah ditetapkan sebagai pasangan Presiden dan Wakil Presiden terpilih periode 2019-2024. Periode ke 2 bagi pemerintah Jokowi walau berbeda pasangan Wapres.
Penyusunan Kabinet sedang dilakukan, masyarakat banyak berharap kabinet sudah terbentuk sebelum hari pelantikan tiba tanggal 20 Oktober 2019. Dan setelah dilantik pemerintah bisa langsung bekerja untuk sebesar-besarnya kepentingan rakyat.
Sudahlah tidak perlu dipusingkan dengan rekonsiliasi atau apalah namanya. Masyarakat akan bersatu kembali kok pada waktunya nanti. Toh manusia itu mahluk sosial jika mereka saling membutuhkan pasti mencari jalannya sendiri.
Yang terpenting pemerintahan Jokowi Jilid 2 ini bisa menghadapi tantangan jaman, dunia digital mendekontruksi tatanan kehidupan masyarakat Indonesia begitu rupa. Kemudian di bidang ekonomi tantangan nyata terbentang di depan mata ekonomi dunia lesu, perang dagang terus berlangsung antara China dan Amerika Serikat walaupun intensitas mulai menurun setelah ada beberapa kesepakatan terjadi antara Donald Trump dan Xi Jinping di KTT G-20 Osaka Jepang beberapa hari lalu.
Jokowi membutuhkan tim ekonomi mumpuni penuh pengalaman. Tantangan ekonomi menjadi tugas berat bagi tim ekonomi di periode ke 2 pemerintah Jokowi. Tugas pertama bagi tim ekonomi di kabinet ini adalah menjaga stabilitas makro ekonomi, baik meningkatkan kinerja nilai tukar rupiah, menekan inflasi maupun menurunkan defisit neraca transaksi berjalan (current account defisit/CAD).
Kedua, meningkatkan ekspor dan menarik investasi yang berkualitas ditengah perang dagang yang masih terjadi. Ketiga melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap berbagai proyek infrastruktur yang sedang dan akan berjalan. Dan yang keempat memenuhi berbagai janji kampanyenya terutama kartu-kartu sakti, kartu pra kerja, kartu kuliah, dan kartu sembako. Terutama masalah anggarannya dan pihak yang berhak menerimanya agar tepat sasaran.
Menurut pengamat ekonomi dari Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Bhima Yudhistira perlu ada perombakan total dalam tim ekonomi Jokowi jilid 2 ini. "Tim ekonomi perlu dirombak total, apalagi menteri yang sedang terkait kasus di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)," ujarnya beberapa waktu lalu seperti yang dikutip dari katadata.co.id
Yang dimaksud Bhima terkait tim ekonomi ini adalah Menteri Perdagangan, Menteri Pertanian, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, dan Menteri BUMN. "Dan ini harus dilakukan sebelum Oktober" katanya.
Bhima menilai Menko Perekonomian gagal karena berbagai paket kebijakan ekonomi yang dikeluarkan melalui rapat koordinasi di kantor Menko, dianggap tak cukup mampu menstimulus perekonomian.
Sementara Ekonom Centre of Reform on Economics (CORE) Piter Abdullah berpendapat agak berbeda. Menteri ekonomi di kabinet periode ke 2 ini harus mampu menyesuaikan dengan target seperti yang Jokowi canangkan. Perlu ada pergantian posisi menteri keuangan dan sama seperti Bhima, Menko Perekonomian juga harus di ganti.
"Infonya Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dan Menteri Keuangan akan ganti. Saya sependapat kalau dua posisi ini ditempati oleh tokoh baru. Bukan karena yang lama jelek atau tidak berprestasi. Tapi lebih untuk menyesuaikan dengan target Pak Jokowi di periode yang kedua," tutur Piter