Otoritas Jasa Keuangan (OJK) kembali menyelenggarakan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) untuk mengukur indeks literasi dan inklusi keuangan penduduk Indonesia.
Survei yang pelaksanaannya bekerjasama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) dilakukan pada 9 Januari 2024 hingga 5 Februari 2024 di 34 yang mencakup 120 Kabupaten/Kota, dengan jumlah sampel sebanyak 10.800 responden.
Hasilnya, seperti yang telah diumumkan pada awal Agustus 2024, menampilkan Indeks Literasi Keuangan masyarakat Indonesia sebesar 65,43 persen, sementara Indeks Inklusi Keuangan sebesar 75,02 persen.
Hasil survei ini menunjukan, penetrasi produk jasa keuangan di masyarakat sudah cukup meluas meskipun masih di bawah target inklusi keuangan nasional tahun 2024 yang sebesar 90 persen.
Sayangnya, jika merujuk pada hasil survei ini, tingkat literasi keuangan masyarakat masih di bawah inklusi keuangan.
Artinya sebagian masyarakat menggunakan produk jasa keuangan, tanpa tahu benar manfaat dan risikonya.
Meskipun gap antara inklusi dan literasi terlihat mulai menipis, menjadi 9,59 persen dibandingkan hasil SNLIK 2022 lalu, yang menganga hingga 35,42 persen, di mana indeks inklusi keuangan mencapai 85,10 persen, sedangkan indeks literasi keuangan hanya 49,68 persen.
Kesenjangan antara inklusi dan literasi keuangan ini perlu mendapatkan perhatian serius karena dapat menimbulkan kerugian signifikan bagi masyarakat. Kasus-kasus investasi bodong, penggunaan pinjaman online yang tidak bijak, bahkan hingga judi online adalah contoh nyata dari dampak kesenjangan ini.
Di satu sisi produk jasa keuangan digunakan meluas oleh masyarakat, tapi di sisi yang berbeda pengetahuan masyarakat dalam memanfaatkan produknya dan memahami risikonya masih rendah, alhasil banyak diantara masyarakat yang terjebak dalam pusaran produk keuangan, tanpa mampu memitigasinya.
GENCARKAN: Langkah Strategis Menuju Masyarakat Cerdas Keuangan
Nah oleh sebab itu, OJK bersinergi dengan Dewan Nasional Keuangan Inklusif (DNKI) akan meluncurkan sebuah program baru untuk meliterasi keuangan masyarakat secara lebih tajam dan komprehensif.
Program yang rencananya akan diluncurkan pada 22 Agustus 2024 ini diberi nama, Program Nasional Gerakan Cerdas Keuangan (GENCARKAN).
Menurut, Kepala Eksekutif/Komisoner Bidang Pengawas Perilaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Perlindungan Konsumen OJK Friderica Widyasari Dewi. Program ini nantinya akan diimplementasikan secara kolaboratif dengan para stakeholder terkait, mulai dari pelaku usaha jasa keuangan (PUJK), Pemerintah Pusat dan Daerah, asosiasi dan komunitas masyarakat, akademisi, serta media.