Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung(KCJB) tak hentinya menjadi sorotan negatif publik, terakhir yang membuat publik berang,ketika mendapati situasi , Pemerintah Indonesia seolah-olah dijebak oleh Pemerintah China dalam membangun proyek yang entah apa urgensinya ini.
Mengutip berbagai sumber informasi, biaya pembangunan proyek ini terus mengalami pembengkakan.
Menurut hasil audit menyeluruh, proyek KCJB biayanya menggelembung hingga US$ 1,2 milyar atau sekitar Rp. 18,07 triliun.
Dengan demikian, hingga saat ini biaya total proyek yang sudah berjalan sejak 2016 menjadi sebesar US$ 7,27 milyar atau sekitae Rp. 108,4 triliun.
Nilai investasi KCJB sebesar itu, bisa dipergunakan untuk membiayai investasi jalan tol di Pulau Sumatera sepanjang 1.081 kilometer.
Andai itu yang dilakukan artinya 60 persen jalan tol lintas Sumatera mulai dari Bakauheni Lampung hingga Aceh yang menurut Kementerian PUPR direncanakan memiliki panjang 2.818 km, sudah bisa terealisasi, mengingat hingga saat ini jalur tol trans Sumatera telah selesai sepanjang 653 km.
Tol sepanjang 1.734 km di Pulau Sumatera pastinya bakal mengungkit pertumbuhan ekonomi di pulau tersebut, bahkan sangat mungkin besarannya melebihi proyeksi Bappenas seperti dalam feasibility studies yang menunjukan bahwa kota yang disambangi Kereta Cepat akan tumbuh antara 0,06 sampai dengan 1 persen seperti yang terjadi di China, karena melahirkan kawasan aglomerasi baru.
Membaca hasil kajian Bappenas terkait proyek KJCB seperti yang bisa dibaca disini. Seperti sedang mendengarkan tenaga sales "Kota Baru" Meikarta menjual dagangannya.
Berbunga-bunga penuh keindahan tapi dibaliknya tersembunyi tipu daya, proyeksinya untung dan bagus semua, nyaris tak memaparkan risikonya, dengan acuan proyek Kereta Api Cepat di China yang secara landscape pun jauh berbeda dengan kondisi di Indonesia.
China itu wilayahnya daratan luas yang membentang luas dari timur Asia ke perbatasan Eropa, sedangkan Indonesia ini negara kepulauan, yang tentu saja treatment dalam urusan transportasinya pun berbeda.
Alasan Pemerintah Indonesia menyisihkan Jepang yang nota benenya lebih berpengalaman dan tidak tricky dalam melakukan bisnis untuk kemudian memilih China untuk menangani proyek KJCB adalah karena dalam proposalnya, biayanya lebih murah, China menawarkan US$ 5,13 milyar sementara Jepang US$ 6,2 milyar.