Sebagai pengguna harian KRL Jabodetabek, sebenarnya saya dan bersama ratusan ribu pengguna KRL lainnya tidak terlalu peduli rangkaian KRL yang mengantar kami berkomuter ulang alik setiap harinya produksi dalam negeri atau impor, baru atau pun bekas.
Sepanjang rangkaian KRL tersebut bisa mengantar kami bertransportasi dari tempat tinggal ke tempat kerja kami masing-masing, dengan aman, nyaman, dan kalau bisa tanpa drama, itu saja.
Namun premis sederhana para pengguna KRL seperti itu saja, gagal dipahami oleh para pengambil kebijakan di negeri ini.
Mereka, dalam hal ini Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Investasi (Kemenko Marves), Kementerian Perdagangan (Kemendag), Kementerian Perindustrian (Kemenperin), anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
Para pengambil kebijakan tersebut, memandang dan menyikapi polemik pengadaan rangkaian gerbong KRL itu dari menara gading tanpa pernah terlebih dahulu bersentuhan langsung dengan kondisi riil di lapangan.
Bahkan ada seorang ibu dewan yang terhormat, dengan berapi-api dan penuh percaya diri menolak rencana impor KRL bekas eks Jepang, lantaran menurutnya KRL hanya penuh sesak pada akhir tahun dan mendekati lebaran saja.
Padahal yang terjadi dilapangan sebaliknya, justru saat liburan tahun baru dan lebaran, KRL jauh lebih lengang dibandingkan hari kerja biasa.
Terakhir, seperti dilansir Kumparan.com, BPKP yang diminta Menko Marves untuk mengaudit proses impor KRL, mereka tak merekomendasikan untuk melakukan itu salah satunya karena ada beberapa sarana terkait KRL yang sebenarnya masih bisa dioptimalkan.
BPKP, berpendapat untuk menambal kebutuhan rangkaian KRL, PT.KAI selaku induk usaha dari PT. KCI pengelola angkutan kereta komuter di Indonesia disarankan untuk melakukan retrofit terhadap ramgkaian KRL yang akan dipensiunkan tersebut.
Atas dasar hasil audit BPKP itu lah, Menko Marves Luhut Bunsar Pandjaitan memutuskan untuk menolak merekomendasikan impor KRL eks Jepang oleh PT. KAI.
Apakah dengan tak diberikannya endorsement oleh Luhut tersebut menjadi akhir polemik impor KRL, yang artinya PT KCI selaku operator kereta komuter harus berakrobat untuk melayani penumpang KRL yang kian membludak.