Saya prihatin dengan kejadian yang menimpa Ustadz Abdul Somad (UAS) yang ditolak memasuki wilayah negeri Jiran Singapura.
Meskipun kita tak bisa juga secara serta merta menyalahkan Pemerintah Singapura atas kejadian tersebut.
Setiap negara memiliki aturan dan diskresi tersendiri untuk aturan imigrasi-nya. Jadi sebenarnya seseorang ditolak dan diterima masuk sebuah negara ya lazim saja, semua keputusannya adalah hak subyektif negara yang bersangkutan dan bisa terjadi terhadap siapapun.
Namun, karena yang tertimpa masalah ini "famous person" dengan pengikut yang banyak seperti UAS, peristiwa biasa saja menjadi luar biasa.
Apalagi kemudian ditolak masuknya UAS oleh otoritas Singapura ditarik-tarik ke ranah politik dan agama, ya kehebohannya menjadi tak tertahankan
Seharian kemarin Selasa (17/05/22) nama UAS dan Singapura ramai diberitakan media mainstream dan menjadi trending topic di media sosial.
Kehebohan ini bermula setelah UAS mengunggah video bahwa dirinya mengaku di deportasi oleh pihak Imigrasi Pemerintah Singapura.
"UAS di ruang 1x2 meter seperti penjara di imigrasi, sebelum di deportasi dari Singapore," tulis UAS seperti dlansir CNNIndonesia.com, Senin (17/05/22).
Meskipun sejatinya, menurut keterangan Duta Besar Indonesia untuk Singapura, Suryopratomo, UAS bukan di deportasi melainkan ditolak masuk Singapura, lantaran tak memenuhi kriteria untuk dizinkan masuk wilayahnya.
Dalam prespektif keimigrasian, istilah deportasi dan "not to land notice" atau ditolak masuk sebuah negara itu sama sekali berbeda.
Istilah deportasi diberikan apabila orang tersebut telah memasuki wilayah sebuah negara, tapi karena alasan tertentu lalu visa-nya dicabut dan ditarik pulang ke negara asalnya.