Sengkarut minyak goreng yang membuat harganya mahal dan stoknya langka tak juga berujung selama lebih dari 6 bulan, akhirnya membuat Presiden Jokowi harus mengambil langkah drastis, menutup sama sekali ekspor Crude Plam Oil (CPO) dan segala turunannya.
Penutupan keran ekspor ini mulai diberlakukan pada 28 April 2022 mendatang.
Keputusan ini diambil setelah Jokowi bersama kabinetnya melakukan rapat koordinasi tentang pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat, terutama untuk mengevaluasi tata niaga minyak goreng di pasar domestik yang benar-benar sudah menyusahkan masyarakat.
"Dalam rapat tersebut telah saya putuskan pemerintah melarang ekspor bahan baku minyak goreng dan minyak goreng," kata Jokowi seperti dilansir CNBCIndonesia.Com, Jumat (22/04/22).
Ia menegaskan bahwa pemberlakuan kebijakan larangan total ekspor CPO ini akan berlaku hingga batas waktu yang akan ditentukan kemudian.
Untuk itu Jokowi bakal mengawasi , memantau, dan mengevaluasi kebijakan tersebut. Ia beralasan kebijakan tersebut harus diambil agar suplai minyak goreng di pasar dalam negeri bisa melimpah yang pada akhirnya akan memaksa harga jual ditingkat konsumen menurun.
Masuk akal sih, apabila kita mengacu pada teori ekonomi bahwa harga satu komoditas itu sangat dipemgaruhi supply dan demand.
Supply sebuah komoditas banyak dan berlebih di atas demand, maka otomatis harga di pasar pun akan turun.
Seharusnya itu bisa dilakukan, apalagi Indonesia merupakan produsen minyak sawit terbesar di dunia.
Berdasarkan data Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI), sepanjang tahun 2022 yang baru berjalan satu kuartal ini, Indonesia telah mengekspor 33,647 juta ton CPO dan produk turunannya.
Namun demikian hal ini bisa terjadi, apabila pasar nya efesien dan normal, atau dalam kondisi ceteris paribus.