Kali ini saya sangat setuju dengan pendapat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Puan Maharani.
Terkait rencana pemerintah untuk memberikan vaksin Covid-19 booster, atau vaksin suntikan ketiga yang diberikan untuk masyarakat umum.
Putri dari Ketua Umum PDIP ini menyebutkan bahwa vaksin booster harus gratis diberikan kepada masyarakat.
"Prinsip yang utama, vaksin booster harus gratis karena vaksin adalah kebutuhan dasar rakyat yang merupakan tanggung jawab negara," ujar Puan, seperti dilansir Bisnis.com, Selasa, (04/01/22).
Dan ini lah yang harus dijadikan dasar pemikiran para pemangku kepentingan dalam urusan vaksin Covid-19 suntikan ketiga.
Kecuali memang pemerintah berniat "membisniskan" pandemi Covid-19, sudahlah cukup peluang bisnis dalam hal pandemi ini diseputaran test PCR dan antigen untuk kebutuhan non tracing dan testing saja.
Betul kata Puan, vaksin Covid-19 dalam situasi pandemi seperti saat ini merupakan kebutuhan dasar masyarakat dan itu harus dijamin dan disediakan oleh negara tanpa "kacuali-kacuali".
Apalagi Presiden Jokowi telah menandatangani Surat Keputusan Presiden Nomor 24 tahun 2021 pada 31 Desember 2021 yang menyatakan bahwa status pandemi Covid-19 diperpanjang.
"Menetapkan pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) yang merupakan global pandemic sesuai pernyataan World Health Organization secara faktual masih terjadi dan belum berakhir di Indonesia," demikian bunyi Keppres tersebut, seperti dilansir Kompas.com,Minggu(02/01/22).
Dengan demikian tak ada alasan lagi bagi pemerintah untuk membuat opsi berbayar pada vaksin Covid-19 edisi booster ini.
Mengingat ancaman virus laknat versi terbaru Omicron itu memang nyata adanya. Inggris dan sebagian besar negara-negara di Eropa kini tengah kewalahan menghadapi gelombang positif baru akibat varian terkini Covid-19 ini.