Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Andika Perkasa secara resmi telah dicalonkan Presiden Jokowi menjadi Panglima TNI menggantikan Marsekal TNI Hadi Tjahjanto yang akan memasuki masa pensiun pada tanggal 8 November 2021 ini.
Menteri Sekretaris Negara Pratikno mewakili Presiden mengajukan Surat Presiden (Surpres) tentang pelaksanaan uji kelayakan dan kepatutan calon Panglima TNI kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) hari Rabu (03/11/21) kemarin.
Surpres tersebut diterima langsung oleh Ketua DPR Puan Maharani.
"Karena itu, pada hari ini melalui Pak Mensesneg, Presiden telah menyampaikan surat presiden mengenai usulan calon panglima TNI kepada DPR RI atas nama Jenderal TNI Andika Prakasa," kata Puan seperti dilansir Kompas.com Rabu (03/11/21).
Sebenarnya sejak awal, pencalonan Andika Perkasa sebagai Panglima TNI oleh Jokowi sudah terlihat tanda-tandanya seperti yang dilansir sejumlah media, terakhir saat Andika mengantar Jokowi ketika akan melakukan kunjungan kerja ke Eropa dan Uni Emirat Arab Sabtu (30/10/21) lalu.
Selain itu, menurut tradisi pasca reformasi jabatan Panglima TNI akan di dapuk secara bergiliran oleh 3 matra di TNI Darat, Laut, dan Udara.
Maka setelah Hadi Tjahjanto yang berasal dari TNI AU, sekarang giliran TNI AD atau TNI AL. Sejak awal 2021 Presiden Jokowi sebenarnya sudah mematut para calon Panglima TNI, penentuan calon Panglima TNI cukup alot, meskipun nama Jenderal TNI Andika lebih kuat untuk dicalonkan menjadi Panglima TNI, ia bersaing ketat dengan Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Yudho Margono.
Secara teknis, seharusnya Panglima TNI kali ini seharusnya giliran dari matra laut lantaran sebelum Hadi Tjahjanto yang berasal dari matra udara yang menjabat Panglima TNI adalah Jenderal Nurmantyo dari matra Darat.
Terakhir Panglima TNI yang berasal dari matra laut pada tahun 2010-2013 yakni Laksamana TNI Agus Suhartono.
Namun, mungkin karena senioritas dan tantangan kekinian yang harus dihadapi TNI maka Jenderal Andika Perkasa dianggap Jokowi lebih cocok menjadi Panglima TNI, toh yang berhak menunjuk Panglima TNI menurut Undang-Undang nomor 34 tahun 2004 adalah Presiden atas persetujuan DPR.
Jadi siapapun calon Panglima TNI yang diusulkan Jokowi berarti sudah berdasarkan kalkulasi yang matang saya kira, ditinjau dari berbagai aspek.