Survey terbaru yang dilakukan oleh Sjaiful Mudjani Research and Consulting (SMRC) bertajuk "Sikap Publik Nasional Terhadap FPI dan HTI" ini sangat menarik untuk disimak, dan bisa menjadi referensi awal untuk memilih calon Presiden dan partai politik pada pemilu 2024 mendatang, sesuai preferensi kita dalam menyikapi isu agama yang terkadang menjadi bahan jualan pendukung calon presiden dan Partai Politik tertentu.
Jika kita tak menyukai isu politik identitas digunakan dalam politik elektabilitas, survey ini memberikan gambaran yang gamblang, Partai Politik dan capres mana saja yang harus dihindari.
Namun jika kita memang gemar dan terbiasa menggunakan politik identitas terutama terkait masalah identitas agama, kita pun bisa tahu siapa capres dan partai politik yang akan kita titipi suara kita.
Survei SMRC ini dilakukan pada rentang 28 Februari-8 Maret 2021. Survei yang dilakukan terhadap 1.064 responden menggunakan metode multistage random sampling, dengan margin of error kurang-lebih 3,07 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen, dengan asumsi simple random sampling.
Responden terpilih dilakukan secara tatap muka. Kemudian dilakukan quality control dengan mendatangi kembali 20 persen responden yang sudah diwawancarai.
Latar belakang dilakukan survey ini oleh SMRC adalah kejadian tewasnya 6 laskar FPI di Km 50 tol Jakarta-Cikampek beberapa waktu lalu, dan pembubaran dan pelarangan kegiatan FPI yang dilakukan pemerintah pada Desember 2020.
Dalam survey tersebut SMRC menanyakan sejumlah hal kepada para respondennya tentang pemerintahan yang saat ini dipimpin oleh Presiden Jokowi, terutama yang berkaitan dengan isu-isu "agama" yang populer menjadi bahan perdebatan di berbagai laman media sosial.
Salah satunya seperti yang dikutip dari pers rilis SMRC yang dilansir detik.com.
'Pemerintah atau negara sekarang sering menjadikan ulama sebagai orang yang melakukan pelanggaran hukum atau kriminalisasi ulama? Apakah anda percaya pada angka tersebut atau tidak'
Jawaban dari responden umat Islam untuk pertanyaan ini menunjukan bahwa 60 persen diantaranya menyatakan tidak percaya bahwa pemerintah melakukan kriminalisasi terhadap ulama.
Namun ada 27 persen yang percaya bahwa kriminalisasi ulama telah terjadi di Indonesia saat ini, sementara 13 persen lainnya memilih untuk tidak menjawab atau menjawab tidak tahu.