Saya bukan fanboy-nya Ketua Umum Partai Demokrat versi Cikeas, Agus Harimurty Yudhoyono atau Sang Pepo Susilo Bambang Yudhoyono, apalagi anggota atau simpatisan PD.
Tapi kali ini saya sepakat dengan mereka terkait tindakan Moeldoko yang disebut tidak memiliki etika politik saat ia menerima jabatan sebagai Ketua Umum Demokrat versi Kongres Luar Biasa (KLB) Sibolangit seperti yang kita semua saksikan Sabtu (06/03/21) kemarin.
Andai saja Moeldoko yang melakukan "kudeta" bukan Kepala Staf Presiden mungkin urusan PD ini tak akan seramai saat ini.
Meskipun saya sangat yakin juga, andai Moeldoko bukan KSP ia tak akan memiliki amunisi yang cukup untuk melakukan "kudeta"
Betul memang Moeldoko memiliki hak politik untuk melakukan langkah-langkah seperti yang ia lakukan saat ini.
Namun, tetap saja dibutuhkan etika atau fatsun kehidupan berpolitik dalam setiap tindakan apalagi melakukan langkah politik sangat besar seperti aneksasi partai Demokrat ini.
Di sisi lain, tindakan Moeldoko ini akan berdampak sangat buruk pada pemerintahan Jokowi. Tak ada yang salah memang dengan ucapan Menteri Politik Hukum dan Keamanan, Mahfud MD yang menyatakan bahwa pemerintah tak memiliki hak untuk melarang atau mengintervensi kegiatan internal parpol. Apalagi mendalangi KLB Sibolangit itu.
"Kemudian saudara, kalau saya menyebut hal kita tidak bisa melarang KLB karena ini masih ada saja orang menuduh, KLB itu dilindungi, endak ada, ndak ada urusannnya, pemerintah enggak melindungi KLB di Medan," ujar Mahfud dalam keterangan video Kemenko Polhukam, seperti dilansir Kompas.com, Minggu (07/03/21).
Tapi pemerintah harus mafhum atas tuduhan tersebut, karena Moeldoko itu bisa disebut sebagai orang dekat Jokowi.
Agak sulit dicerna dengan akal sehat andai lingkungan kerjanya di KSP tak mengetahui agenda yang disebut oleh Moeldoko "urusan Moeldoko sebagai pribadi."
Apakah Jokowi tahu? Tentu saja ia tahu, tapi jika ditanya kemudian apakah ia terlibat, mengizinkan atau mendukung, 1000 persen saya sangat yakin tidak.