Pemerintah Indonesia tak bisa menggratiskan vaksin Covid-19 lantaran tak memiliki anggaran yang cukup untuk melakukan kebijakan itu.
Begitu menurut Juru Bicara Program Vaksinasi dari Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tarmizi.
"Anggaran kesehatan pemerintah tak hanya untuk kebutuhan vaksin, tapi juga untuk penanganan pasien Covid-19 mulai dari tes swab hingga penyediaan obat-obatan dan ventilator" ujarnya Minggu (13/12/20) seperti di lansir Kompas.Com.
Intinya pemerintah hingga saat ini belum berpikir untuk menggratiskan vaksin Covid-19 karena anggaran cekak, gitu lah.
Untuk urusan vaksinasi Covid-19 ini pemerintah menargetkan 107 juta penduduk sebagai penerima vaksin dengan status Emergency Use Authorization (EUA) pada tahun 2021.
Angka ini diperoleh berdasarkan penghitungan 60 persen dari penduduk dengan rentang usia 18-59 tahun yang berjumlah sekitar 160 juta jiwa.
Secara keseluruhan angka ini menunjukan hanya 40 persen saja dari jumlah penduduk Indonesia saat ini, dan itu tak cukup untuk membuat kekebalan kelompok atau herd immunity.
Padahal menurut ahli epidemologi, herd immunity itu harus dicapai agar vaksinasi yang dilakukan menjadi efektif.
Jika itu tak tercapai, maka Covid-19 bisa menjadi penyakit endemik sehingga pemulihan kesehatan masyarakat menjadi lebih lama lagi.
Parahnya lagi Dari jumlah 107 juta tadi, hanya 32 juta orang diantaranya yang akan dimasukan dalam program vaksinasi gratis, sedangkan sisanya sebanyak 75 juta orang lainnya masuk dalam program vaksinasi mandiri atau membayar sendiri.
Melihat komposisi seperti ini rasanya kok aneh sekali. Pemerintah seperti melakukan fait accomply pada rakyatnya, jadi dalam pikiran pemerintah
"loe mau sehat ya bayarlah"