Badan Usaha Milik Negara atau BUMN rupanya menjadi tambang emas bagi siapapun penguasa Republik Indonesia tercinta ini.
Bukan hanya menjadi salah satu sumber pendapatan negara non-pajak. BUMN juga menjadi semacam way out bagi penguasa untuk "Mengucapkan Terimakasih" kepada mereka yang mendukungnya dalam sebuah proses politik, dengan cara membagi-bagi jatah jabatan Komisaris.
Persoalannya, jika kemudian pembagian jatah jabatan Komisaris ini dianggap tak adil oleh sebagian pihak, maka bagi-bagi jatah yang seharusnya di terimakasihi malah berbalik menjadi "perang saudara".
Seperti yang terjadi antara sang pembagi jatah, Menteri BUMN Erick Thohir dan salah satu pihak penerima jatah Adian Napitupulu.
Saking kesalnya karena jatah yang dikehendakinya tak ditunaikan, Adian merilis dua kali surat terbuka yang spesial ditujukan kepada Erick Thohir, selaku pemegang kuasa pemerintah Jokowi dalam bagi-bagi jatah jabatan Komisaris di berbagai BUMN.
Sebetulnya mungkin banyak juga yang kesal karena jatah yang dikehendaki tak sesuai dengan jatah yang diterima. Namun yang berani berbicara terbuka ya Adian Napitupulu.
Erick Thohir jadinya seperti kesulitan membagi-bagi kue jabatan Komisaris di BUMN. Karena jabatan di BUMN itu harus dibarengi dengan kompetensi si penerima jatah tersebut.
Erick harus memilih dari sekian banyak list calon yang diajukan hanya beberapa yang dapat di akomodasi. Selain kompetensi, komposisi juga harus diatur sedemikian rupa agar seimbang dan semua pihak kebagian jatah.
Keputusan ini membuat Erick tak memiliki kemewahan untuk menyenangkan semua pihak, akhirnya polemik antara Adian Napitupulu dengan dirinya muncul ke publik lewat 2 surat terbuka Adian tersebut.
Surat pertama Adian lebih banyak menyoroti masalah ucapan Erick terkait mafia Alat Kesehatan yang terjadi di Indonesia dalam kaitan penanganan Corono Virus Desease 19.
Adian menyebutkan dalam suratnya tersebut bahwa mafia alkes itu sejatinya ada di lingkup BUMN itu sendiri.