[caption id="attachment_303825" align="aligncenter" width="350" caption="Foto Pendudukan Gedung DPR-RI oleh mahasiswa 1998"][/caption]
Peristiwa penolakan Jokowi, Capres PDI-P, yang juga Gubernur DKI, oleh Mahasiswa Institut Teknologi Bandung (ITB) untuk mengisi acara Kuliah Umum yang diadakan ITB ramai jadi perbincangan beberapa hari ini. Apalagi ternyata tidak seluruh Mahasiswa ITB menolak kedatangan Jokowi di kampus Ganesha 10 tersebut. Banyak mahasiswa yang menyayangkan aksi penolakan tersebut. Tidak terkecuali tanggapan yang mengalir dari alumni kampus yang terkenal sebagai gudang para aktifis tersebut ikut meramaikan.
Saya tidak hendak ikut meramaikan perdebatan Pro dan Kontra atas sikap yang sudah diambil Kabinet Mahasiswa (KM) ITB tersebut. Tidak juga ingin membenarkan atau menyalahkan sebagaimana yang banyak dilakukan sementara Alumni ITB yang notabene juga pernah jadi aktivis Mahasiswa di zaman-nya. Hemat saya, sudah semestinya kita menghargai apapun sikap yang sudah diambil oleh Mahasiswa tersebut. Apalagi pada kenyataanya, ini adalah bagian dari perjalanan yang harus mereka tempuh sebagai calon pemimpin dimasa depan.
Pada kesempatan ini saya hanya ingin sedikit berbagi pandangan bagaimana semestinya, sebuah gerakan dan perjuangan Mahasiswa dilakukan saat ini. Gerakan dan perjuangan dalam alam keterbukaan dan demokrasi yang sedemikian bebas tanpa satupun yang mengekang. Ditambah dengan tersedianya banyak saluran bagi mahasiswa untuk mengekspresikan sikap dan pandangannya di era Social Media dan Internet ini.
NKK/BKK, sterilisasi Kampus dari Politik ?
Aktivis pergerakan terutama era rezim Orde Baru, pasti sudah tidak asing dengan istilah NKK/BKK ini. Istilah ini mengacu pada kebijakan yang dikeluarkan Pemerintah akibat meletusnya demostrasi mahasiswa diseluruh Indonesia pada tahun 1978. Demonstarasi yang dipicu oleh sikap mahasiswa ITB, pada January 1978, yang mengeluarkan Buku Putih berisi pernyataan sikap "Tidak Mempercayai dan Tidak Menghendaki Soeharto Kembali Menjadi Presiden RI”. Normalisasi Kehidupan Kampus (NKK)/Badan Koordinasi Kemahasiswaan (BKK) adalah kebijakan Pemerintah yang digunakan untuk menekan pergerakan mahasiswa di seluruh Indonesia.
Pada masa pemberlakukan NKK/BKK ini, pemerintah ingin mensterilkan kampus dari segala aktifitas politik. Kampus dan mahasiswa diarahkan untuk hanya fokus pada bidang akademik, karena menurut pemerintah untuk itulah semestinya keberadaan kampus. Semua lembaga Dewan Mahasiswa (Dema) dibekukan oleh pemerintah (Pangkopkamtib). Sejak itu nyaris mahasiswa tidak lagi bebas mengekspresikan sikap politik mereka.
Hemat saya, NKK/BKK sejatinya bukanlah kebijakan untuk mensterilisasi kampus dari kegiatan politik, apalagi mensterilisasi Mahasiswa dari sikap politik. Tidak pernah itu terjadi sebenarnya. Karena NKK/BKK pada kenyataannya adalah sebuah kebijakan rezim order baru untuk menumpas, untuk membungkam, sikap kritis mahasiswa terhadap order baru. Sikap kritis yang bisa saja suatu waktu menjadi perlawanan kalau tidak dibendung. Itulah sejatinya fungsi NKK/BKK, membasmi bibit-bibit kekuatan yang bisa menjadi ancaman bagi Orde Baru. Membasmi bibit-bibit yang bisa tumbuh dari sikap yang berbeda dengan kebijakan rezim Orde Baru.
Sejatinya NKK/BKK adalah alat politik untuk menggiring dukungan politik bagi rezim Order Baru. Tidak usah kita menutup-nutupi, terutama para mantan aktfis, Dosen dan Pejabat kampus, yang menikmati politisasi kampus era NKK/BKK ini. Ya, NKK/BKK ini adalah kebijakan politisasi kampus di era Orde Baru. NKK/BKK adalah merupakan kegiatan politisasi kampus untuk mendukung kekuasaan order baru. NKK/BKK adalah alat untuk membungkam perbedaan sikap, perbedaan pandangan politik Mahasiswa dengan rezim penguasa.
NKK/BKK yang banyak dipandang sebagai kebijakan sterillisasi kampus dari Politik, hemat saya tidak lah demikian, NKK/BKK justru adalah alat untuk mempolitisasi kampus, utamanya Mahasiswa, untuk hanya sejalan dengan kebijakan rezim orde baru. Hanya sikap politik yang sejalan dengan kebijakan penguasalah yang bebas disuarakan di kampus. Sementara yang tidak sejalan akan dianggap "politisasi" dan akan di bungkam dengan berbagai cara. Termasuk di bungkam oleh kelompok mahasiswa yang sudah 'terlena" dan merasa nyaman serta bisa membenarkan bahwa "kampus adalah tempat akademik, dan jika bersikap harus sesuai profesi akademik".
Itulah kenyataan dari NKK/BKK, dan saya pernah rasakan juga semasa menjadi mahasiswa tahun 90-an di Surabaya. Bukan hanya Pejabat kampus saja yang "mentabukan" sikap politik, tapi banyak juga teman mahasiswa, utamanya senior saya, yang sudah bersetubuh dengan NKK/BKK mendoktrin ketabuan sikap politik di kampus.