Situasi terkini kancah politik yang semakin kisruh, dan carut marutnya penegakan hukum serta krisis ketata negaraan saat ini tidak lepas dari pengaruh dan posisi politik PDIP, partai yang mengusung Jokowi jadi capres tahun lalu meski dengan setengah hati dan disertai rasa tidak iklas, tapi demi kepentingan oportunisme maka ditetapkanlah Jokowi jadi capres karena memang tekanan publik kepada PDIP sangat besar dan peluang Jokowi pada saat itu untuk memenangi pilpres sangat besar dan terbukti saat ini Jokowi telah menjadi Presiden, dan penulis bangga nmenjadi bagian dari proses yang menghantarkan Jokowi menjadi presiden ke 7 republik Indonesia.
PDIP sebagai partai utama pengusung Jokowi saat pilpres, PDIP ternyata tidak merobah gaya berpolitiknya yang angkuh dan sedari dulu disadari atau tidak disadari selalu mendegradasi dan melegitimasi wibawa Jokowi dengan predikat sebagai petugas partai. Sepotong predikat ini pun saat ini masih terus didengungkan oleh PDIP untuk menunjukkan siapa yang berkuasa sekarang, seolah PDIP ingin menunjukkan Jokowi boleh Presiden tapi yang berkuasa adalah PDIP. Ini bentuk penghinaan besar kepada lembaga kepresidenan, dan PDIP yang bertajuk sebagai pendukung Jokowi berobah menjadi penghancur wibawa Jokowi.
Pernyataan Puan Maharani sang putri mahkota ketum PDIP Megawati Soekarno Putri yang dirilis media kemarin yang menegaskan bahwa Jokowi tetap petugas partai dan kader PDIP adalah bentuk keangkuhan politik yang patut digilas. Entah dalam kapasitas apa Puang Maharani bicara seperti itu, jika benar Puan Maharani belum mundur dari ketua PDIP, semakin menunjukkan keangkuhan politik yang tidak dapat ditoleransi lagi, PDIP dan Puan Maharani harus dihukum oleh rakyat. Bukankah untuk duduk di pos mentri harus meninggalkan jabatan di partai sebagaimana yang pernah disampaikan oleh Jokowi? Apakah ini sikap angkuh yang dibumbui dengan pembangkangan kepada perintah presiden?
Pernyataan Puan tersebut juga sudah sangat diluar batas dalam posisinya sebagai mentri dikabinet kerja, yang mana mentri adalah bawahan presiden, pembantu presiden dan harusnya sebagai babu presiden, presiden adalah majikan, tapi kenapa Puan berani bicara tidak sopan dan diluar etika yang mendegradasi dan mendelegitimasi wibawa presiden? Puan harus jelaskan kepublik secara jujur dan terbuka, apakah Puan tidak menghormati Presidennya? jika tidak mampu menghormati Presiden, sebaiknya mundur saja dari kabinet. negara ini bukan milik PDIP, apalagi sangat bukan milik Megawati atau Puan, negara ini milik rakyat Indoensia, karena rakyatlah negara ini masih berdiri, bukan karena PDIP atau karena Puan.
Keangkuhan politik PDIP harus digilas dari sekarang, penistaan dan penghinaan kepada lembaga kepresidenan yang terus menerus dilakukan sangat tidak wajar, dan mengakibatkan krisi politik serta krisis ketata negaraan yang luar biasa, bahkan untuk mengangkat Kapolri saja presiden seperti tidak punya posisi karena tekanan dari PDIP. Bahkan seorang Komjen Pol sepertinya berani melawan presiden karena merasa didukung dan dibackingi oleh partai, ini kejadian luar biasa dalam penghancuran kehormatan lembaga kepresidenan.
Sekarang waktunya untuk menggilas keangkuhan politik PDIP, paradigma harus dikembalikan kepada paradigma yang benar, bahwa PDIP ADALAH PETUGAS JOKOWI diparlemen untuk menyukseskan Visi Misi Jokowi dalam Nawa Cita, karena PDIP dalam pilpres tidak punya visi misi, yang punya visi misi adalah capres yaitu Jokowi, sehingga PDIP harusnya bertugas untuk implementasikan Visi Misi Jokowi sebagai Presiden dan bukan malah memaksa-maksa Jokowi untuk bertugas melakukan keinginan PDIP. Ini terbalik dan harus dikembalikan kepada paradigma yang benar bahwa PDIP ADALAH PETUGAS JOKOWI dan bukan sebaliknya. Yang kedua, bahwa PUAN ADALAH PETUGAS PRESIDEN, sehingga Puan harusnya bekerja bertugas sebagai pembantu presiden, kasarnya sebagai babu presiden untuk mewujudkan Visi Misi Jokowi sebagai presiden, dan bukan sebaliknya malah sibuk bermanuver politik karena mestinya sebagai petugas Presiden Puan harus mundur dari jabatan politik di partai. Memberikan pernyataan bahwa Jokowi adalah petugas partai itu bentuk perbuatan tidak menghormati presiden dari seorang mentri. Puan harus berkaca, harus sadar diri bahwa Puan bukanlah apa-apa direpublik ini, bahwa Puan adalah sama dengan rakyat lainnya di negara ini, hanya nasibnya yang berbeda bahwa Puan kebetulan lahir dari rahim anak seorang presiden yang kebetulan juga sempat menjadi presiden.
Pada akhirnya, sekali lagi penulis ingin tegaskan bahwa paradigma yang salah di PDIP harus diluruskan, harus dikembalikan kepada paradigma yang benar bahwa PDIP ADALAH PETUGAS JOKOWI dan PUAN ADALAH PETUGAS PRESIDEN.
Salam
Ferdinand Hutahaean