Gagasan Ganjar Pranowo ini yang dilancarkan pada saat debat ketiga saat ini dalam kacamata sebagai seorang sipil nyatanya menunjukkan bahwa beliau betul-betul sosok yang menjunjung tinggi efisiensi sehingga pangkalnya adalah integritas dalam memastikan kekuatan pertahanan keamanan itu optimal. 10 tahun Ganjar Pranowo sebagai Gubernur yang notabene adalah Wakil Pemerintah Pusat di Provinsi melihat bahwa proses koordinasi dan sinergi dalam rangka mendorong pengamanan secara semesta dirasa menjadi PR panjang karena sulitnya birokrasi oleh karena banyak tangan yang berperan pada sektor super vital tersebut.
Ganjar merasa bahwa Reformasi TNI belum sepenuhnya baik oleh karena mekanisme prosedural yang lahir dari pembentukan kinerja lembaganya sangat rumit dan semua berlindung dibalik pada aset rahasia yang implikasinya pada realisasi kinerja yang condong tidak progresif dan produktif. Bukan hanya TNI tapi instansi bersenjata secara umum sehingga mereka kurang responsif melihat keadaan. Yang ada maraknya pelanggaran utamanya tantangan asimetris yang dirasa cenderung terlambat untuk dituntaskan secara serius. Pemerintah hanya fokus pada narasi Bela Negara tanpa mau berupaya untuk menata Bela Negara sampai pada konsep konkrit.
Konsep konkrit yang dimaksud adalah bagaimana perwujudan Bela Negara yang kolaboratif tentunya sebenarnya tidak banyak mata dan tangan yang cenderung ingin mencari peluang dalam pengembangan sektor super vital tersebut. Maksudnya adalah ketika kata tumpang tindih menjadi kunci bahwa Pertahanan Keamanan dalam indeks cenderung melamban. Mungkin bahasa kasarnya terlalu banyak bermukim pada 'air keruh'. Bagaimana air bisa 'mengalir' kalau tidak 'disodet' maka harus ada integrasi. Ganjar menyebutkan contoh Kontraterorisme belum lagi masalah Keamanan Pantai dan Laut. Sehingga menjadi rumit saat ini.
Lebih nyatanya adalah ketika penanganan KKB di Papua. Ilegal Fishing di Natuna. Seolah menunjukkan bahwa banyak pintu itu menyebalkan sehingga tidak selesai. Kala di satu sisi Reformasi Birokrasi Layanan Publik sedang gencar dengan MPP Satu Pintu. Soal Hankam spesifik kita tidak satu pintu. Perlu wadah baru dengan skema baru, sistem operasional baru, anggaran baru dan personel dengan tatakelola baru yang lebih komprehensif menjawab segala kekurangan dari institusi sebelumnya. Konkritnya Bakamla harus setara Coast Guard, Angkatan baru Pertahanan. Kemudian BNPT juga demikiaj bukan Lembaga Koordinasi tapi langsung Eksekutor.
Sehingga tidak lagi terlalu banyak ruang untuk malah memakan waktu untuk penuntasan. Efektif dan efisiennya dapat
