Mengacu pada debat ketiga Capres semalam dimana pertarungan sangat sengit dimana Ganjar Pranowo dengan tegas mengeluarkan data-data kajian-kajian dari berbagai jurnal dan pengamatan yang sama-sama dianalisa dengan beragam pakar mengenai Pertahanan bahkan spesifiknya mengacu pada penanggung jawab portofolio yaitu Kementerian Pertahanan dimana jelas sekali bahwa Ganjar menyebutkan soal Global peace, global military turun, kapabilitas militer dari Lowy Institute Asia Power Index turun, proporsi anggaran militer turun. Korelasinya pada capaian MEF itu cuma sampai 65,49% dari target 79%. Dimana Ganjar meminta penjelasan soal ini, yang mana hal ini sebenarnya adalah ranah Kementerian tersebut maka lantas diberikan nilai 5 bahkan oleh Anies Baswedan sendiri 11 dari 100. Sangat dalam sekali
Nyatanya, Prabowo Subianto sebagai penanggung jawab di bidang tersebut tidak bisa menyebutkan alasan secara ringkas dan hanya berkutik dengan menyalahkan situasi pandemi dan refocusing serta bagaimana dia berdebat luas dengan Menteri Keuangan. Padahal urusan begini adalah bagaimana secara rasional tatakelola dari seorang Menteri mampu menerjemahkan segala sisi fiskal berkorelasi dengan target yang sebenarnya disepakati. Bukan soal mengundang untuk membuka rahasia, berarti ada yang salah bagaimana memastikan bahwa realisasi target yang sebenarnya ini adalah umum. Dimana semua sudah dibahas dalam Buku Putih Pertahanan, terbuka dan bisa dianalisa oleh semua karena ini adalah project dari Kemhan bersama dengan Bappenas selaku penanggungjawab Perencanaan. Data tersebut umum dan sudah ada kajiannya.
Hal ini juga diperkuat argumentasi seorang Mahfud MD bukan sebagai Cawapres Ganjar. Namun beliau adalah Menko Polhukam dan mantan Menhan. Nyatanya Ganjar hanya bertanya data-data umum saja yang berkaitan dengan kinerja administratif tatakelola bukan strategi fisik yang notabene berkenaan dengan sesuatu yang vital. Ganjar juga pasti memahami itu, karena setiap institusi tidak cuma Kemhan, tapi K/L lain atau Pemda juga memahami UU KIP, dan disitu jelas data yang tidak bisa dibuka. Ingat, yang bertarung disini juga rerata adalah eks pejabat publik. Jadi paham, semisal pencapaian MIF 2024, 2023 bulan September ada di angka 65%. Data itu ada di LAKIP Kemenko Polhukam spesifik di Deputi IV adalah deputi bidang koordinasi pertahanan negara. Kemenko Polhukam hanya koordinator dan membawa data dari Kemhan, dan lantas Kemhan tidak bisa buka semua.
Kalau rahasia dan itu vital adalah soal tempat-tempat super penting, kemudian soal rahasia atau temuan atau data intelijen berkaitan dengan keamanan dengan dunia luar, rencana dan strategi penyerangan ke titik tertentu. Tentunya soal itu juga siapapun paham bahwa itu benar-benar dijaga betul. Berarti, ini adalah soal memperkuat argumentasi sebagai seorang pejabat publik. Dia tidak bisa gamblang menjawab bisa jadi bukan soal melantur dan berdalih atas dasar rahasia negara, yang mana ini adalah soal analisis dan kajian saja dimana semua bisa saja dibantah dengan jawaban singkat tapi ilmiah. Berarti, secara siratan jelas bahwa Menteri tersebut (yang sekaligus Capres) terus terang tidak menguasai data-data tersebut secara komprehensif, sehingga menganggap rumit soal ini. Lantas dari sinilah pentingnya kapabilitas seorang Menteri dinilai?
Melalui tulisan ini, Ganjar di beberapa kesempatan apalagi sejak Debat ketiga ini berjalan. Menekankan pentingnya Key Performance Indicator (KPI) terhadap Menteri yang akan membantu dalam Kabinetnya. Sebenarnya bukan hanya soal Menteri di bidang yang 'kebanyakan rahasia' saja tapi semua institusi punya rahasia. Tapi penilaian soal KPI adalah sesuatu nyata, bukan sekedar buku saku, buku putih dan kertas kerja. Melainkan realisasi atas manfaat, dimana semua bisa dibuktikan dan argumentatif rasional. Performa itu dinilai obyektif melalui triangulasi sebagaimana Ganjar membawakan data-data dalam debat yaitu kajian dari jurnal/website independen, analisa dari Kementerian/Lembaga, dan juga diskusi/kajian unsur kepakaran. Jika ada KPI Menteri perlu ada tambahan penilaian rasional masyarakat yaitu berbasis dengan performa kinerja dan laporan.
Ini menjadi menarik, kita juga berpegang pada prinsip keterbukaan yang bermuara pada kolaborasi. Sebenarnya keterbukaan berpangkal kolaborasi bukan sebagaimana jaringan itu semakin terbuka dan saling mengawasi saja namun adalah perkara pengetahuan dan menerjemahkan segala sesuatunya menjadi lebih ringkas agar setiap persoalan juga bisa diketahui dan dicari jalan keluarnya. Alih-alih setiap penilaian itu dimanipulasi dan seolah bisa dilaksanakan dengan berbasis pada siapa yang melaksanakan. Tapi perlu ada konsensus bahwa perlu ditinjau siapa yang mengawasi dan siapa yang merasakan manfaat haruslah ditinjau nyata. Ini seperti skema mekanisme audit, namun lebih independen, lebih terbuka dan lebih komprehensif sehingga ketepatan dan kecermatan dalam menjawab sesuatu juga bisa diakomodir. Tidak lantas berpaku pada kerumitan semata.
Bahasa mudahnya, begitu triangulasi dan proses secara obyektif dilaksanakan dimana tidak lantas kalah dengan intervensi, melainkan banyak mata dan banyak pikiran yang akan saling menilai dan mengawasi. Dapatlah kesepakatan bahwa ini tidak optimal, maka perlu diganti. Karena penguasaan sebuah program adalah penguasaan seorang Menteri dan juga tim yang bekerja untuk saling berpatokan dengan angka-angka dan juga karya-karyanya.
