Posisi yang sangat bahkan 'Super' Strategis yang dimiliki oleh Pemerintahan saat ini. Dimana dahulu portofolio ini dibuat dalam rangka memastikan cita-cita besar Bangsa ini sebagai Poros Maritim Dunia, dimana membuatnya menjadi Poros Maritim tersebut sangat kompleks persoalannya tidak semata pada satu bidang yang berkaitan dengan kemaritiman saja dan soal maritim bukan semata yang berkaitan dengan laut namun lebih luas lagi apalagi kini ditambah dengan portofolio soal penguatan koodinasi akan investasi karena sebenarnya potensi maritim yang secara luas tersebut bisa dikorelasikan dengan investasi dimana potensi bisa diberdayakan menjadi segenap daya menumbuhkan ekonomi.
Sebenarnya kalau secara pribadi, bisa terlihat Kemenkomarves dengan Kemenko Perekonomian juga seringkali bersinggungan dalam hal progres ekonomi hanya saja sebenarnya kalau bahasa mudahnya Kemenkomarves lebih kepada tugas direktif membantu dalam langkah-langkah teknis memperkuat ekonomi makanya lebih sering meninjau pada konsepsi kerja di lapangan dibanding Kemenko Ekon yang sebenarnya relatif mengarah pada policy-nya secara abstraksi atau soal kerangka dan cetak birunya yang sebenarnya agak mirip pula dengan Kemenko PMK (Pembangunan Manusia dan Kebudayaan) yang justru malah terkesan abstraktif dimana hanya pada riset dan bauran kebijakan yang banyak bekerja sehingga tak serta merta banyak untuk menuntut turun ke lapangan apalagi persoalan bersinggungan secara luas dengan entitas lainnya.
Mungkin Kemenkomarves dengan Kemenkopolhukam rada mirip karena jelas Kemenkopolhukam sudah seperti kementerian triumvirat justru sejak dahulu dimana strategisnya dilihat pada posisi yang dikoordinasi ialah posisi fundamental alias dasariah berkaitan dengan Politik, Hukum dan Keamanan sehingga jelas langkah lapangan memang sangat diperlukan seperti halnya Menteri teknis pula.
Terus kalau Kemaritiman? Oleh karena Kemaritiman dan Investasi sendiri (kalau dahulu malah dengan kata Sumber Daya di masa kepemimpinan Rizal Ramli namun sama saja toh juga sama saja tetap diakomodir). Intinya persoalan yang perlu direktif atau koordinasi tersebut bisa mencapai batasan-batasan yang sekiranya masyarakat awam pun kaget.
Bisa dibayangkan ketika seorang Menkomarves harus rapat dengan Menteri Luar Negeri dan Menteri Dalam Negeri bahkan lebih intens dibanding Kementerian Koordinasi nya sendiri padahal keduanya dibawah Polhukam, kemudian dengan Menteri Keuangan lalu dengan Menteri BUMN dan Menteri Perindustrian padahal ketiganya jelas sebenarnya berada di Perekonomian bahkan jauh lebih sering lagi koodinasi melalui Kemenkomarves sampai kadang bersamaan juga Rakortas di Kemenko Perekonomian dengan di Marves. Lalu juga, dengan Kemenko PMK yang sebenarnya berkaitan Kesejahteraan Rakyat, yaitu Kemenkomarves dengan Kemensos lah dengan Kemenkes dan juga dengan Kemdikbudristek dan BRIN apalagi semisal Kemenkes dan Kemensos urusan Covid-19 kita ingat dan Kemdikbudristek dan BRIN persoalan Merdeka Belajar (Link n Match) dengan Industriaisasi.
Bisa terlihat sebenarnya Rakortas itu bukan Rapat Rutin Program per Program Kementerian namun ubahnya program besar yang lebih substantif pada isu yang mau dihadapi biasanya sudah ada kerangka secara teamworknya seperti apa. Jadi biasanya orientasinya kepada Pokjanya dimana sudah ada Perpres dan Inpresnya sehingga jelas tugas yang musti ditangani seperti apa namun diibaratkan pula bahwa Kemenkomarves sendiri sudah melampaui tugasnya sendiri. Seperti yang ramai di media bahwa 'satire'nya seolah Menkomarves ini adalah Menkosaurus alias Menteri Koordinator Segala Urusan Teratasi atau lebih-lebih dia dikenal sebagai Perdana Menteri meskipun Indonesia sendiri tidak menganut sistem Perdana Menteri baik dalam konteks negara Parlementer maupun Semi Presidensial dimana jelas sekali bahwa Perdana Menteri bertugas untuk apa dan posisinya jelas dalam Undang-Undang. Menkomarves adalah de facto seorang Perdana Menteri. Bisa dibayangkan bukan sepowerful apa dia?
Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi sendiri sebenarnya hanya mengkoordinasikan beberapa Kementerian saja kalau secara runutan Peraturan Presiden yaitu : Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kementerian Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat, Kementerian Perhubungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Kementerian Investasi. Malah, sebenarnya kalau berkaca sama nama yang lebih prefer dan sesuai adalah dengan KKP dan Kementerian Investasi saja. Namun sebenarnya lumayan juga yang secara real nya dikoordinasikan secara rutin. Kemudian secara tupoksi bisa kita lihat misalkan :
a. koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan,
dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga
yang terkait dengan isu di bidang kemaritiman dan
investasi;