Dana Zakat untuk Program MBG: Usulan Ketua DPD RI yang Mengundang Diskusi

Belum lama ini, Ketua DPD RI mengusulkan agar dana zakat digunakan untuk mendukung program makan bergizi gratis (MBG). Usulan ini menuai diskusi di tengah masyarakat. Beragam komentar pun ramai di media sosial. Setidaknya, ada tiga alasan utama yang membuat usulan ini perlu dipertimbangkan secara matang.

Pertama, program MBG adalah janji kampanye.
Sebagai bagian dari janji politik, semestinya program ini sudah memiliki skema pendanaan yang jelas sejak awal, yang bersumber dari APBN. Dana ini mayoritas berasal dari pajak rakyat, sehingga muncul pertanyaan mengapa sumber dana lain, seperti zakat, turut disinggung. Apakah program ini memang sudah memiliki pendanaan yang memadai, atau justru masih memerlukan dukungan tambahan dari sumber lain?

Kedua, penerima zakat sudah diatur dalam agama.
Zakat memiliki kedudukan yang sakral dalam Islam, dengan delapan golongan penerima yang disebutkan secara jelas dalam Al-Qur'an (QS At-Taubah: 60). Tidak semua masyarakat (anak-anak sekolah) otomatis masuk kategori mustahik zakat. Usulan ini berisiko menimbulkan kekeliruan dalam pemanfaatan dana zakat jika tidak sesuai dengan aturan syar'i.

Ketiga, memunculkan kesan ketergantungan.
Program MBG yang awalnya digadang-gadang sebagai solusi gizi anak bangsa kini melibatkan wacana pendanaan dari zakat. Hal ini cukup disayangkan mengingat sebelumnya Presiden Prabowo telah membuka kerja sama internasional untuk mendukung program ini, termasuk dengan Jepang. Jika memang pendanaan melalui kerja sama atau APBN sudah direncanakan dengan baik, maka semestinya sumber-sumber pendanaan seperti zakat tidak perlu dipertimbangkan, kecuali dalam bentuk program yang benar-benar selaras dengan kategori mustahik.

Kekhawatiran Masyarakat
Kebijakan ini mencerminkan potensi adanya kebutuhan untuk menambal kekurangan anggaran atau sekadar mencoba menggali sumber dana alternatif. Namun, jika tidak dikelola dengan tepat, usulan ini dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah maupun lembaga zakat. Selain itu, keterlibatan zakat tanpa kajian yang matang dapat membuka ruang penyalahgunaan atau ketidaksesuaian dengan tujuan utama dana tersebut.

Harapan untuk Program MBG
Program makan bergizi gratis adalah inisiatif yang sangat baik jika dikelola dengan tepat. Harapan masyarakat adalah agar pemerintah memastikan program ini benar-benar terealisasi dengan sumber dana yang jelas, halal, dan transparan. Pemerintah juga perlu memaksimalkan kerja sama internasional, seperti yang telah dijajaki dengan Jepang, serta meningkatkan efisiensi alokasi anggaran dalam APBN untuk mendukung program ini.

Jika zakat hendak dilibatkan, sebaiknya diarahkan untuk program khusus yang sesuai dengan kategori mustahik, bukan sebagai solusi umum untuk menutupi kekurangan. Hal ini penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap zakat sebagai instrumen keagamaan yang memiliki aturan ketat.

Pernyataan Resmi dan Klarifikasi
Selain itu, masyarakat sangat menantikan pernyataan resmi dari Presiden Prabowo terkait usulan ini. Apakah ini hanya usulan sepihak dari Ketua DPD RI, atau memang mewakili sikap resmi pemerintah pusat? Hal ini penting untuk memberikan kejelasan sekaligus menghindari kesalahpahaman publik. 

Pada akhirnya, keberhasilan program MBG bukan hanya soal realisasi angka, tetapi juga soal menjaga amanah dan kepercayaan masyarakat. Semoga program ini benar-benar memberikan manfaat bagi rakyat kecil, tanpa melanggar prinsip keadilan maupun aturan agama.