Lihat ke Halaman Asli

Febroni Purba

Bergiat di konservasi ayam asli Indonesia

Bila Penambahan Produksi Ternak Sapi Gagal, Muladno Siap Dipecat

Diperbarui: 14 April 2016   16:21

Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.

[caption caption="Sapi Bali di dalam kebun sawit. Pola ini dinamakan integrasi sapi-sawit (Dok. Pribadi)."]
[/caption]Dalam waktu dekat, pemerintah akan mendatangkan 50 ribu ekor indukan sapi untuk mempercepat penambahan produksi ternak. “Diharapkan minggu ketiga April ini, indukan dari Australia tiba di Indonesia,” kata Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Muladno dalam presentasinya bertajuk Kegiatan Peningkatan Produksi Ternak Melalui Penambahan Indukan Sapi Potong Impor Tahun 2016, di Hotel Atria Gading Serpong, Tangerang, Kamis (7/4/16).

Sapi indukan yang dimaksud adalah jenis Brahman Cross dari Australia. Sapi indukan Brahman Cross ini akan disebar ke seluruh wilayah Indonesia untuk diberikan ke peternak. Syarat yang diberikan pemerintah kepada calon penerima (peternak) lebih diperketat. Pasalnya, salah satu kegagalan program swasembada ternak sapi adalah penerima bantuan sapi dinilai tidak tepat sasaran.

Proses seleksi dan verifikasi calon penerima dilakukan secara profesional dengan melibatkan perguruan tinggi dan lembaga penelitian. Bahkan, Muladno berjanji siap menyukseskan kegiatan ini secara serius. “Saya tidak mau main-main dengan ini. Kalau kegiatan ini gagal, saya siap memundurkan diri. Saya juga siap dipecat,” katanya.

Dekan Fakultas Peternakan Universitas Andalas Jafrinur mengapresiasi sikap Muladno. “Mumpung Dirjen Peternakan ini adalah Muladno, kita dari perguruan tinggi siap mendukung kegiatan ini,” ujarnya.  

Namun, ia mengingatkan agar pemerintah memberikan perhatian berupa anggaran kepada perguruan tinggi untuk mendukung program tersebut. “Pengalaman kita ketika program Sarjana Membangun Desa (SMD) tidak ada anggaran. Padahal kita siap membantu pemerintah. Kita kirim tenaga pendamping. Kita kirim juga mobil untuk membawa tim kita ke lapangan,” keluhnya.

Sejak era pemerintahan sebelum Joko Widodo, program peningkatan populasi ternak kerap mengalami kegagalan. Anggaran yang digelontorkan pun tak sedikit. Dari tahun 2004 hingga tahun 2014, program swasembada daging sapi ditaksir menghabiskan anggaran sebesar Rp 18 triliun.

Pemerintah sekarang, perhatiannya terhadap penambahan produksi ternak sapi tampak lebih sungguh-sungguh. Sebanyak 50 Sentra Peternakan Rakyat telah dijalankan sejak pada awal tahun 2016. Meski agak tersendat, program SPR sudah berjalan di beberapa daerah. Untuk penambahan populasi melalui impor indukan sapi, pemerintah telah menganggarkan sebesar Rp 1,3 triliun. 

Kriteria Penerima Bantuan Indukan Sapi
Adapun tiga kelompok yang memenuhi kriteria untuk menerima bantuan sapi indukan yakni: kelompok penerima, kelompok integrasi, dan kelompok padang penggembalaan. Kelompok penerima memilki lima kriteria yaitu: pertama, kelompok peternak yang aktif dan masih memelihara ternak sapi. Kedua, manajemen kelompok berjalan baik. Ketiga, sarana harus tersedia untuk kelangsungan hidup, misalnya: kandang, pakan, air minum, dll. Keempat, bersedia mengikuti bimbingan teknis.

Sedangkan kelompok integrasi adalah kelompok yang sudah menerapkan peternakan integrasi dengan kelapa sawit, jagung, padi, atau tanaman lain. Kedua, kelompok ini harus berpengalaman. Artinya tidak kelompok yang baru dibuat. Ketiga, binaan dinas pemerintahan setempat. Keempat, memiliki rekomendasi dari dinas. Kelima, taat aturan dan mau mengikuti bimbingan teknis.

Terakhir, kelompok padang penggembalaan. Kriterianya mirip dengan kriteria pada dua kelompok di atas. Namun bedanya, pada kelompok ini dipastikan memiliki padang penggembalaan. Saat ini, lokasi yang sudah dinyatakan lolos verifikasi baru di Aceh dan Sumatera Utara.

Calon penerima diseleksi oleh pemerintah daerah melalui dinas peternakan. Kemudian Pemda akan melakukan verifikasi ke lokasi (kandang) calon penerima untuk diusulkan kepada dinas provinsi. Dinas provinsi nanti akan mengusulkan ke Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan.




BERI NILAI

Bagaimana reaksi Anda tentang artikel ini?

BERI KOMENTAR

Kirim

Konten Terkait


Video Pilihan

Terpopuler

Nilai Tertinggi

Feature Article

Terbaru

Headline